detikNews

Tak Ada Kejelasan Berkas, Pengacara BW Adukan Kejagung Ke Komisi Kejaksaan

Sudah hampir beberapa bulan setelah penetapan tersangka Wakil Ketua KPK Non Aktif KPK Bambang Widjojanto, berkas perkaranya tak kunjung ke pengadilan.

Rabu, 02 Sep 2015 13:36 WIB

detikNews

Senyum Lebar Risma di Tengah Prahara

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) tertawa geli merasakan anehnya politik seputar Pilkada serentak 2015 ini. Padahal yang dihadapi Risma cukup pelik.

Selasa, 01 Sep 2015 18:08 WIB

detikNews

Didakwa Menyuap Akil Mochtar, Eks Bupati Morotai Terancam 15 Tahun Penjara

Eks Bupati Morotai, Rusli Sibua, terancam hukuman 15 tahun penjara. Ia diyakini menyuap Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Morotai tahun 2011 silam.

Kamis, 13 Agu 2015 11:08 WIB

detikNews

MK Perintahkan Pasal Penghinaan Presiden Dihapus dari RUU KUHP

RUU KUHP kini telah masuk ke DPR, salah satunya pasal Penghinaan Presiden. Padahal MK memerintahkan materi pasal itu dihapus dari RUU KUHP.

Jumat, 31 Jul 2015 13:39 WIB

detikNews

PNS Morotai Dikhawatirkan Mogok, KPK: Ini Murni Penegakan Hukum

Sayangnya, pemanggilan Rusli dibayangi kemungkinan ancaman mogoknya para PNS di Kabupaten Morotai yang protes Bupatinya jadi tersangka.

Kamis, 02 Jul 2015 08:07 WIB

detikNews

Dibebaskan dari Penjara, dr Bambang: Mengurus Perkara di MA Gratis

"Gratis. Saya tidak pernah mengeluarkan uang untuk hal ini. Saya tidak punya kenalan dan famili di MA," kata dr Bambang.

Kamis, 25 Jun 2015 08:45 WIB

detikNews

Akhirnya, MA Bebaskan dr Bambang dari Penjara karena Pasal Kedaluwarsa

MA membebaskan dr Bambang dari vonis 1,5 tahun penjara. Sebab di tingkat kasasi, ia dihukum dengan pasal kedaluwarsa yang telah dihapus MK.

Kamis, 25 Jun 2015 08:10 WIB

detikNews

Ketika Pimpinan KPK Telantarkan Hewan Peliharaan, Apa Diberhentikan?

Pimpinan KPK non aktif, Bambang Widjajanto (BW), menjadi pemohon uji materi Pasal 32 ayat 2 UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut mengatur pemberhentian sementara pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana.

Rabu, 10 Jun 2015 15:07 WIB

detikNews

Pimpinan KPK Harusnya Diberhentikan Jika Melakukan Tindak Pidana Berat

Pakar hukum pidana dari UGM, Edward OS Hiariej menilai Pasal 32 ayat 2 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945. Pimpinan suatu lembaga seharusnya diberhentikan sementara ketika menjadi tersangka tindak pidana berat.

Rabu, 10 Jun 2015 14:42 WIB

detikNews

Pasal 32 UU KPK Dinilai Jadi Celah Pelemahan Pemberantasan Korupsi

Pasal 32 ayat 2 UU KPK yang mengatur pemberhentian sementara pimpinan KPK jika menjadi tersangka tindak pidana dinilai menjadi celah pelemahan pemberantasan korupsi.

Rabu, 10 Jun 2015 14:39 WIB