Meski dihantui perpecahan internal, DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan berseberangan dengan Setgab koalisi dan menentang kenaikan harga BBM. Bagai Wasekjen PD Ramadhan Pohan, PKS semakin terstigma palsu dan egois.
Partai Keadilan Sejahtera membantah mengambil keuntungan dari penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak. PKS mengklaim mengikuti aspirasi masyarakat yang terbeban dengan kenaikan harga BBM.
Ratusan spanduk PKS menolak kenaikan harga BBM di Jakarta Barat ditertibkan gara-gara tak berizin. PKS memprotes penertiban spanduk karena dianggap menjegal suara rakyat.
Meski merupakan salah satu dari partai yang bergabung dalam koalisi, PKS dengan gencar melakukan penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun sayang, <i>track record</i> PKS dalam upaya mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah kurang begitu baik.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menilai PKS punya misi di balik sikapnya yang <i>mbalelo</i> terhadap Setgab. Namun, menurutnya, Presiden SBY tak akan memecat PKS dari koalisi Setgab.
Isu kenaikan harga BBM memecah belah internal PKS. Kalangan DPP PKS di bawah Anis Matta menolak kenaikan harga BBB, sementara kalangan menteri PKS bersama Tifatul Sembiring sepakat dengan kebijakan pemerintah.
Pemerintah sudah membuat kartu khusus untuk dibagikan ke orang-orang miskin yang berhak mendapatkan bantuan langsung sementara masyarakat (Balsem) Rp 150 ribu/bulan selama 5 bulan.