Komisi VIII DPR menyetujui transfer BPIH Rp 7,1 miliar dari BPKH. Selain itu, disetujui tambahan anggaran untuk kegiatan operasional pesantren dan madrasah.
Komisi VIII DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu. Ini hasilnya.
Pemerintah memastikan tahun ini tidak ada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Apa alasannya?
Komisi VIII DPR menyoroti kewenangan BPJPH Kemenag dalam melakukan sertifikasi halal. BPJPH disebut masih kurang terlihat jika dibandingkan dengan MUI.