detikNews

Australia Dukung PK 3 Anggota Bali Nine

Tiga anggota Bali Nine mengajukan PK agar tidak dihukum mati. Pemerintah Australia sangat mendukung upaya hukum warga negaranya tersebut.

Rabu, 09 Mei 2007 17:11 WIB

detikHot

Tamara Siap Pidanakan Rafly

Sabar ada batasnya. Begitu mungkin prinsip yang dianut Tamara Bleszynski. Tamara yang beberapa kali merasa dihalang-halangi bertemu putranya, Rasya, segera melaporkan Rafly ke polisi.

Selasa, 08 Mei 2007 19:00 WIB

detikNews

Nasionalisasi Bisnis Asing, SBY Diminta Tiru Morales

Presiden SBY diminta meniru langkah Presiden Bolivia Evo Morales menasionalisai semua bisnis asing yang beroperasi di negaranya.

Jumat, 04 Mei 2007 23:31 WIB

detikNews

Novum PK Tabrani Tak Berkualitas

Sejumlah bukti baru alias novum diajukan Tabrani Ismail. Namun JPU menilai novum tidak berkualitas sehingga PK mantan Direktur Pengelolaan Pertamina harus ditolak.

Kamis, 03 Mei 2007 15:58 WIB

detikNews

Polly Siap Hadapi PK Kejagung dalam Kasus Pembunuhan Munir

Mantan tersangka kasus Munir, Pollycarpus, mengaku siap menghadapi PK yang diajukan Kejagung dalam kasus pembunuhan Munir. Dia merasa tidak bersalah.

Jumat, 27 Apr 2007 15:58 WIB

detikNews

Cegah PK, Polly Surati SBY-Arman

Mantan tersangka kasus Munir, Pollycarpus mengirimkan surat kepada SBY dan Arman terkait PK dalam kasus pembunuhan Munir.

Jumat, 27 Apr 2007 15:50 WIB

detikNews

Permohonan PK Eks Hakim Jamsostek Disarankan Ditolak

Permohonan PK mantan hakim kasus korupsi Jamsostek, Herman Allositandi, disarankan agar tidak diterima.

Kamis, 26 Apr 2007 16:20 WIB

detikNews

Permohonan PK Eks Hakim Jamsostek Disarankan Ditolak

Permohonan peninjauan kembali (PK) mantan hakim kasus korupsi Jamsostek, Herman Allositandi, disarankan agar tidak diterima.

Kamis, 26 Apr 2007 16:20 WIB

detikNews

Tabrani Ismail Tiarap

Menghilang, muncul, lantas tiarap. Itu dilakukan mantan Direktur Pengolahan Pertamina Tabrani Ismail, setelah terjerat kasus korupsi proyek Exor I Pertamina Balongan.

Kamis, 26 Apr 2007 15:13 WIB

detikNews

MA: Silakan BPK Audit Uang Perkara, Tapi...

Mahkamah Agung bersedia bila uang perkara yang dikumpulkan dari pihak ketiga diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Namun MA meminta kompensasi.

Selasa, 24 Apr 2007 15:48 WIB