PDIP menerima aduan pencabutan 75 ribu KJP dan 3 ribu KJMU. Wakil Ketua DPRD Rani Mauliani menyebut pencabutan dilakukan karena penerima kurang tepat sasaran.
Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas meminta Pemprov mengkaji aduan masyarakat yang masuk F-PDIP terkait pencabutan ribuan KJP dan KJMU.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji pemisahan pengelolaan sarana dan prasarana sejumlah fasilitas yang telah dibangun dan dikelola PT Jakarta Propertindo.
Kasus diabetes yang dialami anak tercatat meningkat. Golkar mendorong Pemprov DKI menambah anggaran makan bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis.