detikNews

PKB Tolak Hak Angket KPK yang Digulirkan DPR

PKB menjadi fraksi pertama yang tegas menolak hak angket terhadap KPK. F-PKB pun memerintahkan seluruh anggota fraksi untuk tidak menandatangani hak angket.

Kamis, 27 Apr 2017 12:30 WIB

detikNews

257 Anggota DPR Tidak Hadiri Paripurna Bahas 3 RUU

Sebanyak 257 anggota Dewan tidak hadir dalam sidang paripurna DPR hari ini.

Kamis, 27 Apr 2017 10:57 WIB

detikNews

Gerindra Buka Pintu Koalisi dengan PKS untuk Pilgub Jabar 2018

Gerindra membuka kemungkinan berkoalisi dengan sejumlah partai di Pilgub Jabar 2018, termasuk dengan PKS.

Selasa, 25 Apr 2017 18:51 WIB

detikNews

Jadi King Maker, Siapa Calon Diusung Prabowo di Pilgub Jabar?

Prabowo disebut akan menjadi King Maker di Pilgub Jabar, tapi Gerindra dipastikan tak akan mengusung Ridwan Kamil.

Selasa, 25 Apr 2017 12:50 WIB

detikNews

KPU DKI: Pengumuman Pemenang Resmi Pilgub DKI Tanggal 4 Mei

KPU DKI segera mengumumkan pemenang Pilgub DKI. Selengkapnya baca di sini:

Senin, 24 Apr 2017 20:26 WIB

detikNews

DPR Gulirkan Angket, ICW: Parpol Harusnya Tolak Pelemahan KPK

Partai politik seharusnya mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menolak pelemahan KPK.

Minggu, 23 Apr 2017 15:43 WIB

detikNews

KPK: Kalau BAP Miryam Dibuka Bisa Hambat Penanganan Kasus e-KTP

DPR berencana menggulirkan hak angket mendesak KPK membuka berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S Haryani.

Jumat, 21 Apr 2017 10:18 WIB

detikNews

Hasil Akhir Real Count KPU: Ahok-Djarot 42,05%, Anies-Sandi 57,95%

Pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor urut 3 Anies-Sandiaga tak terbendung di posisi atas dengan perolehan 57,95 persen.

Kamis, 20 Apr 2017 21:40 WIB

detikNews

Pilgub Jabar 2018, Partai Gerindra Sudah Lupakan Ridwan Kamil

Partai Gerindra memastikan Ridwan Kamil tidak masuk dalam kandidat calon yang dibidik untuk diusung pada Pilgub Jabar 2018 mendatang.

Kamis, 20 Apr 2017 16:12 WIB

detikNews

Hak Angket Dianggap Bentuk Intervensi DPR terhadap KPK

DPR ingin mengajukan hak angket karena KPK menolak membuka rekaman pemeriksaan Miryam. Itu dianggap bentuk intervensi dari DPR terhadap penegakkan hukum.

Kamis, 20 Apr 2017 16:09 WIB