detiksearch

detikNews

Perpu Potensial Digugat ke MK, Hamdan Zoelva Tolak Berkomentar

Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva menolak berkomentar terkait substansi Perpu yang baru saja dikeluarkan Presiden SBY. Hal tersebut karena Perpu berpotensi untuk diperkarakan di MK.

Jumat, 18 Okt 2013 13:38 WIB

detikNews

Gaji Bisa Capai Rp 150 Juta Per Bulan, Ini Kata Hakim Konstitusi

Setiap hakim konstitusi mendapat uang penanganan perkara pilkada sebesar Rp 5 juta per putusan. Alhasil, seorang hakim MK bisa mengantongi Rp 100 juta lebih perbulan.

Jumat, 18 Okt 2013 13:19 WIB

detikNews

Gerindra: Isi Perpu Penyelamatan MK Memenuhi Harapan Masyarakat

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat menyambut baik Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Martin, isi Perpu itu memenuhi harapan masyarakat.

Jumat, 18 Okt 2013 13:07 WIB

detikNews

Fitra: Terlalu Boros Hakim Konstitusi Dibayar Rp 5 Juta Per Kasus

Setiap hakim MK mendapat uang penanganan perkara sebesar Rp 5 juta untuk setiap perkara pilkada. Jumlah tersebut dinilai telalu besar karena hakim konstitusi juga sudah digaji Rp 40 jutaan per bulan.

Jumat, 18 Okt 2013 11:21 WIB

detikNews

Yusril: Meski Terlambat, Perpu MK Tetap Mengikat

Yusril Ihza Mahendra mengkritik Presiden SBY yang terlambat mengeluarkan Perpu tentang MK. Namun demikian, Perpu itu mengikat hingga disahkan atau dibatalkan oleh DPR.

Jumat, 18 Okt 2013 09:06 WIB

detikNews

Gaji Hakim Konstitusi Bisa Capai Rp 150 Juta, Apa Kata Hakim Agung?

SK Sekjen MK memberikan insentif Rp 5 juta bagi hakim konstitusi untuk satu perkara pilkada yang diputus. Alhasil, dalam sebulan seorang hakim MK dapat mengantongi sedikitnya Rp 100 juta. Apa kata hakim agung?

Jumat, 18 Okt 2013 08:56 WIB

Dr. Harjono, S.H., MCL: MK Jangan Ikut Runtuh

Setuju kewenangan MK mengadili sengketa pilkada dicabut. Semua keputusan MK perlu ditinjau ulang?

Jumat, 18 Okt 2013 08:22 WIB

detikNews

Berharap Hakim Tak Batalkan Perpu Penyelamatan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) memang memiliki wewenang untuk membatalkan Perpu tentang penyelamatan MK yang baru saja diterbitkan Presiden SBY. Namun publik berharap MK tidak akan menggunakan wewenang yang mereka miliki.

Jumat, 18 Okt 2013 08:10 WIB

detikNews

KY Konsolidasi Bahas Penambahan Wewenang dalam Perpu MK

Komisi Yudisial mendapat tugas penting seperti tertuang dalam Perpu penyelamatan Mahkamah Konstitusi. KY langsung menggelar rapat konsolidasi internal menyikapi wewenang itu.

Jumat, 18 Okt 2013 05:44 WIB

detikNews

KY Ikut Awasi MK, Hakim Harjono Ingatkan Soal Umur

Presiden akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK). Ini komentar salah satu hakim MK Harjono mengenai Perpu yang bakal memperketat syarat menjadi hakim.

Jumat, 18 Okt 2013 02:18 WIB

Filter

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews