Maqdir Ismail mengusulkan adanya kajian ulang RKUHAP terkait pemblokiran aset karena banyak harta yang diblokir padahal tidak berhubungan dengan perkara.
DPC Partai Hanura Kota Kupang menunggu arahan DPD terkait PAW anggota DPRD Mokrianus Lay yang terjerat kasus hukum. Proses PAW harus sesuai aturan partai.