"Faktanya revisi terjadi kelambatan karena bukan karena maunya DPR, tapi itu karena maunya Kemenkum HAM yang berkali-kali menyurati DPR agar terjadi penundaan."
Koopssusgab telah diaktifkan Jokowi. Satuan berisi tiga pasukan elite TNI itu bekerja memburu teroris. Namun DPR mengaku belum menerima pemberitahuan resmi.
"Dasarnya apa kalau tidak pakai UU? Saya harap kita tunggu saja revisi UU ini diselesaikan dulu," kata Abdul Kharis menanggapi pernyataan Kepala KSP, Moeldoko.