detikNews

Soal Geledah KPK, Dirjen Bea-Cukai: Koordinasi Terkait Impor

KPK telah melakukan penggeledahan di kantor Bea-Cukai di Rawamangun, Jakarta Timur.

Senin, 06 Mar 2017 14:31 WIB

detikNews

KPK Bawa 1 Koper Usai Geledah Bea-Cukai di Rawamangun

KPK telah selesai melakukan penggeledahan di kantor Bea-Cukai di Rawamangun, Jakarta Timur. KPK membawa 1 koper kecil setelah melakukan penggeledahan itu.

Senin, 06 Mar 2017 13:39 WIB

detikNews

Geledah Kantor Bea-Cukai, KPK Sisir Ruang Kantor di Lantai 2

KPK melakukan penggeledahan di kantor Bea-Cukai di Rawamangun, Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan di lantai 2 di salah satu gedung di kantor itu.

Senin, 06 Mar 2017 12:49 WIB

detikNews

KPK Geledah Kantor Bea-Cukai Terkait Kasus Suap Patrialis

Penyidik KPK bergerak ke kantor Bea-Cukai di Rawamangun, Jakarta Timur, untuk melakukan penggeledahan.

Senin, 06 Mar 2017 11:58 WIB

detikNews

KPK: Poin-Poin di Revisi UU 30/2002 Rentan Melemahkan

Badan Keahlian DPR sedang menyosialisasikan revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Jumat, 03 Mar 2017 20:51 WIB

detikNews

Ini 4 Poin Revisi UU KPK yang Disosialisasikan DPR ke Kampus

Badan Keahlian DPR sedang mensosialisasikan Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apa saja poin yang disosialisasikan?

Jumat, 03 Mar 2017 17:25 WIB

detikNews

(Bukan) Mahkamah Kalkulator

Ada tudingan bahwa MK saat ini tidak lebih daripada sekedar sebagai mahkamah kalkulator dibandingkan sebagai penjaga konstitusi) dan penjaga demokrasi.

Jumat, 03 Mar 2017 16:15 WIB

detikNews

Kasus Patrialis, KPK Sebut Draf Putusan MK Bocor Lebih dari Sekali

KPK juga menyebut draf putusan uji materi UU itu pernah keluar dari MK lebih dari sekali sebelum dibacakan.

Kamis, 02 Mar 2017 19:50 WIB

detikNews

Usai Diperiksa KPK, Hakim MK Suhartoyo: Ditanya soal Rapat 6 Kali

KPK kembali memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo terkait dengan kasus dugaan suap uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK.

Kamis, 02 Mar 2017 16:59 WIB

detikNews

Soal Ambang Batas Sengketa Pilkada, Akademisi: MK Jangan Tutup Mata

MK membuat ambang batas persentase selisih suara Pilkada yang bisa diadili di MK. Hal itu dinilai menutup fakta adanya kecurangan di lapangan.

Kamis, 02 Mar 2017 14:34 WIB