detikNews

Dukung Perpu Penyelamatan MK Jadi Undang-undang

Perpu Penyelamatan MK masih menimbulkan polemik. Perpu Penyelamatan MK itu lebih ketat mengatur persyaratan, proses seleksi, pengajuan hingga pengawasan hakim konstitusi. Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy mendukung isi Perpu MK itu untuk disahkan menjadi UU. Bila Anda setuju dengan Tjatur Sapto Edy, pilih Pro!

Senin, 21 Okt 2013 13:37 WIB

detikNews

Wakil Ketua Komisi III: DPR Segera Putuskan Terima atau Tolak Perpu MK

Perpu tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang diterbitkan presiden hingga kini belum masuk ke DPR. Segera setelah draf itu diterima akan diputuskan untuk diterima atau ditolak DPR.

Senin, 21 Okt 2013 12:07 WIB

detikNews

Dinilai Inkonstitusional, Perpu Penyelamatan MK Digugat

Perpu yang baru saja diterbitkan Presiden SBY terkait Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan pro dan kontra. Hari ini, Perpu nomor 1 tahun 2013 itupun digugat ke MK.

Senin, 21 Okt 2013 11:51 WIB

detikNews

Mahfud: Perpu MK Sudah Tak Urgent, Tapi Bagus Dijadikan UU

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap sudah tak urgent lagi. Namun isinya cukup relevan untuk dijadikan undang-undang.

Senin, 21 Okt 2013 10:28 WIB

detikNews

Ssst! Ternyata Hakim Konstitusi Sempat Mendapat Gaji di Atas Rp 200 Juta

Penghasilan hakim konstitusi ternyata bisa membikin geleng-geleng kepala sebagian orang. Pernah dalam sebulan di tahun 2010, seorang hakim konstitusi mengantongi Rp 200 jutaan. Sekjen MK memilih diam atas hal itu.

Senin, 21 Okt 2013 09:12 WIB

detikNews

Pertemuan Akil, Atut dan Wawan di Singapura Dinilai Bencana Demokrasi

Ketua MK nonaktif Akil Mochtar bertemu Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Tubagus Chaeri Wardana di Singapura pertengahan September 2013 lalu. Pertemuan itu dinilai sebagai bencana demokrasi.

Sabtu, 19 Okt 2013 17:15 WIB

detikNews

Honor Mengadili Per Kasus: Hakim MK Rp 5 Juta, Hakim Agung Rp 23 Ribu

Ketimpangan sangat mencolok sangat terlihat antara hakim konstitusi dengan hakim agung. Jika hakim konstitusi mendapat insentif Rp 5 juta per kasus pilkada, maka hakim agung hanya Rp 23 ribu per perkara. Duh!

Sabtu, 19 Okt 2013 16:31 WIB

detikNews

Gaji Hakim MK Capai Rp 150 Juta, KY: Hakim Agung Harusnya Rp 200 Juta

Setiap hakim MK berhak mendapat uang penanganan perkara pilkada sebesar Rp 5 juta. KY menilai besaran uang perkara tersebut ditentukan hanya berdasarkan insting belaka.

Sabtu, 19 Okt 2013 15:34 WIB

detikNews

Presiden Siap Terima Hakim Konstitusi Bahas Perpu Penyelamatan MK

Presiden SBY siap menerima para hakim konstitusi untuk membahas perpu tentang penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK). Pertemuan itu akan digelar dalam waktu dekat.

Sabtu, 19 Okt 2013 14:21 WIB

detikNews

Politisi PDIP: Perpu Penyelamatan MK Cacat Fatal

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Trimedya Pandjaitan menolak keras Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) penyelamatan MK. Menurutnya, Perpu itu mengandung kecacatan yang fatal.

Sabtu, 19 Okt 2013 10:53 WIB