detikNews

Demokrat Tak Masalah UU MD3 Dikocok Ulang

Sejumlah parpol KIH mendorong revisi UU tentang MPR, DPR, dan DPD (UU MD3). Bagaimana pandangan PD?

Minggu, 06 Sep 2015 17:12 WIB

detikNews

PD-PAN Dibolehkan Lagi Daftar Calon di Pilkada Surabaya, ini Reaksi PDIP

Partai Demokrat-PAN diperbolehkan mendaftarkan pasangan calonnya kembali ke KPU setelah musyawarah di Bawaslu Jatim memutuskannya. Bagaimana reaksi PDIP?

Minggu, 06 Sep 2015 11:05 WIB

detikNews

PDIP Tantang PAN Revisi UU MD3 untuk Kocok Ulang Pimpinan DPR

PDIP mendorong revisi UU MD3 dan mengajak PAN ikut serta. Beranikah PAN menjawab tantangan ini?

Sabtu, 05 Sep 2015 11:53 WIB

detikNews

Sandera KPU Dkk, UU Penyelenggaraan Pemilu Digugat ke MK

KPU, Bawaslu dkk dapat melakukan konsultasi ke DPR jika ada permasalahan penyelenggaraan pemilu. Aturan ini digugat!

Kamis, 03 Sep 2015 12:35 WIB

detikNews

Bergabungnya PAN ke KIH Bikin DPR Jadi Teduh atau Gaduh?

PDIP mulai membuat usulan revisi UU MD3 yang bisa berujung kocok ulang pimpinan dewan. Akankah wacana ini kembali memicu kegaduhan?

Kamis, 03 Sep 2015 09:09 WIB

detikNews

PAN Merapat, Nasdem Setuju Revisi UU MD3 Perlu Digagas

Setelah PAN merapat ke pemerintah, PDIP kemudian mengemukakan wacana revisi UU MD3. Usulan ini pun mendapat dukungan dari sesama penghuni KIH, yaitu NasDem.

Kamis, 03 Sep 2015 07:23 WIB

detikNews

Wawali Kota Surabaya: Ada Parpol Begal Pilkada, KPUD Ikut Bermain

"Keputusan KPUD membuka mata kita bahwa KPUD itu bermain dalam proses penundaan di Surabaya," ujar Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana.

Selasa, 01 Sep 2015 16:45 WIB

detikNews

Pilkada Surabaya Terancam Ditunda, PDIP Ingin Presiden Terbitkan Perppu

Pilkada Surabaya terancam ditunda ke 2017 karena Tri Rismaharini kembali tidak punya lawan.

Senin, 31 Agu 2015 17:42 WIB

detikNews

SBY: Tidak Seharusnya KPUD Surabaya Gugurkan Rasiyo-Dhimam

Tidak terima putusan yang dikeluarkan KPUD Surabaya, PD dan PAN siapkan langkah hukum sesuai Undang-undang Pemilukada.

Senin, 31 Agu 2015 05:03 WIB

detikNews

Politisi Canberra Dituding Gunakan Tunjangan untuk Menentang Pemerintah

Seorang politisi di Canberra dituding mempergunakan tunjangan komunikasi yang ia terima sebagai anggota parlemen untuk mencetak selebaran yang menentang sebuah proyek pemerintah.

Jumat, 28 Agu 2015 10:59 WIB