detikNews

12 Alasan Hakim Konstitusi Patrialis Menolak Pilkada untuk Calon Tunggal

MK memutuskan pilkada dengan calon tunggal bisa tetap digelar dengan cara referendum. Patrialis Akbar memilih menolak putusan itu.

Rabu, 30 Sep 2015 19:45 WIB

detikNews

Komite I DPD Ingatkan Satgas Netralitas PNS Tak Hanya di Musim Pilkada

Selain masalah kesejahteraan, masalah netralitas ASN juga berhubungan dengan jabatan dan karier. Tak sedikit ASN yang tak netral demi mengejar jabatan.

Rabu, 30 Sep 2015 19:12 WIB

detikNews

KPU Siapkan Teknis Referendum Calon Pilkada Tunggal

MK memberikan solusi dengan menggelar referendum di daerah yang hanya ada calon tunggal. Rakyat tinggal memilih: YA atau TIDAK.

Selasa, 29 Sep 2015 16:09 WIB

detikNews

Patrialis Tolak Referendum Calon Tunggal Pilkada: Akan Ada Penyelundupan Hukum

MK memutuskan referendum jika pilkada hanya diikuti satu calon. Hakim konstitusi Patrialis tidak sependapat.

Selasa, 29 Sep 2015 15:12 WIB

detikNews

Soal Calon Independen, DPR Segera Revisi UU Pilkada Ikuti Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan dalam UU Pilkada soal persyaratan calon independen berdasarkan pada jumlah penduduk.

Selasa, 29 Sep 2015 13:09 WIB

detikNews

Lebih Ringan, MK Putuskan Dukungan Calon Independen Berdasar Persentase DPT

MK memutuskan calon independen harus mendapat dukungan berdasarkan banyaknya prosentase pemilih, bukan penduduk. Aturan ini berlaku setelah 2015.

Selasa, 29 Sep 2015 12:17 WIB

detikNews

Tenggat Pembacaan Putusan 11 Bulan, Ketua MK Kritik Balik Harjono

Mantan Wakil Ketua MK Harjono mengaku bingung dengan putusan yang lama dibacakan. Ketua MK tidak terima dan mengkritik balik.

Senin, 28 Sep 2015 15:46 WIB

detikNews

ICW Permasalahkan KPU Manado Loloskan Napi Bebas Bersyarat Maju Pilkada

Walaupun Pilkada serentak sudah akan dilaksanakan dalam waktu dekat, masih banyak persoalan yang belum tuntas.

Minggu, 27 Sep 2015 14:13 WIB

detikNews

Catat! Ini Pemeriksaan Anggota DPR yang Tidak Perlu Izin Presiden

Namun tidak semua kejahatan yang disidik aparat penegak hukum tersebut harus mendapat restu Presiden terlebih dahulu. Apa saja pengecualiannya?

Jumat, 25 Sep 2015 08:19 WIB

detikNews

Adnan Buyung Nasution, Si Jambul Putih Pendekar Hukum dan HAM

Bicara soal Adnan Buyung Nasution tak ada habisnya. Dia pernah jadi jaksa, pengacara handal, anggota KPU dan Wantimpres. Ini jejak singkat sang pendekar.

Rabu, 23 Sep 2015 11:35 WIB