detikFinance Diskon Listrik PLN Diperpanjang, Begini Cara Dapatnya Pemerintah memperpanjang diskon listrik PLN untuk golongan 450 VA dan 900 VA. Bagaimana cara dapatnya? Senin, 19 Jul 2021 10:12 WIB
detikNews Serahkan Bantuan Tunai PKL di Medan, Airlangga Pesan Ini ke Pelaku Usaha Airlangga berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi pelaku usaha. Kamis, 09 Sep 2021 14:29 WIB
detikNews Demo Tolak Omnibus Law di Parepare, Mahasiswa Sandera Truk Kontainer Ratusan mahasiswa yang di Kota Parepare, Sulsel menggelar unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. Dalam aksinya, mahasiswa menyandera sebuah truk kontainer. Rabu, 07 Okt 2020 11:16 WIB
detikFinance 3 Tantangan Bisa Bikin RI Keok Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan ada tiga tantangan yang akan menentukan nasib sebuah negara ke depan. Selasa, 19 Okt 2021 23:00 WIB
detikFinance Deretan 'Tangan Kanan' Baru Erick Thohir, dari Eks ESDM hingga Tim Kobra Pejabat baru tersebut, antara lain Sekretaris Kementerian (Sesmen), Deputi, dan Staf Ahli. Ini profilnya. Selasa, 04 Feb 2020 12:48 WIB
detikFinance Bea Cukai Lakukan 14 Ribu Penindakan, Paling Banyak dari Rokok Direktor Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus melakukan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan ilegal. Rabu, 25 Agu 2021 19:30 WIB
detikNews Pengesahan UU Cipta Kerja Diprotes, Pimpinan DPR Persilakan Gugat ke MK Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mempersilakan publik mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi apabila ada substansi yang dinilai kurang tepat. Selasa, 06 Okt 2020 17:03 WIB
detikFinance Sembako hingga Sekolah Bakal Kena Pajak, Kecuali... Pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi kebutuhan pokok hingga jasa pendidikan. Kamis, 07 Okt 2021 20:55 WIB
detikFinance Heboh Virus Corona, Bagaimana Nasib Produk Ekspor UKM? Berimbaskah geger virus Corona terhadap ekspor produk UKM? Ini kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Senin, 03 Feb 2020 19:23 WIB
detikNews Ini Dokumen Omnibus Law Cipta Kerja yang Disahkan Pemerintah-DPR Omnibus law RUU Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR. Aturan setebal 905 halaman itu mengatur soal aturan ketenagakerjaan. Selasa, 06 Okt 2020 05:40 WIB