detikNews

Jimly Minta Revisi UU Pilkada Pertegas Sanksi untuk Politik Uang

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie meminta revisi UU Pilkada merevisi sanksi untuk praktik politik uang. Apa argumentasinya?

Senin, 01 Feb 2016 20:29 WIB

detikNews

Inilah Isu Politik Utama di Australia Tahun 2016

Tahun 2016 menjadi tahun politik di Australia sejalan dengan rencana digelarnya Pemilu Federal tahun ini. Inilah sejumlah isu politik Australia.

Senin, 01 Feb 2016 11:06 WIB

detikNews

Paripurna DPR akan Sahkan Prolegnas 2016, Termasuk Revisi UU KPK

DPR hari ini akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.

Selasa, 26 Jan 2016 10:06 WIB

detikNews

Ical Minta Sistem Pemilu Diubah ke Proporsional Tertutup

Ical meminta agar sistem pemilu yang sekarang proporsional terbuka menjadi tertutup.

Senin, 25 Jan 2016 22:12 WIB

detikNews

Ini Daftar 40 RUU yang Akan Dibahas DPR-Pemerintah Tahun 2016

DPR, Pemerintah, dan DPD sudah menyusun 40 RUU yang rencananya akan masuk di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2016.

Jumat, 22 Jan 2016 14:02 WIB

detikNews

MK, Pasal 158 dan Keranjang Sampah

MK dengan tegas menerapkan Pasal 158 UU Pilkada terkait ambang batas selisih suara.

Kamis, 21 Jan 2016 13:39 WIB

detikNews

Tolak Kaidah TSM, MK: Jika Abaikan Pasal 158, Melanggar Hukum

MK menolak kaidah kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) untuk menilai sebuah jalannya pilkada. 

Kamis, 21 Jan 2016 11:34 WIB

detikNews

Tak Akui Muladi dkk, Mengapa Kubu Ical Hadir di Sidang MPG?

Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) menolak putusan dan menganggap Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang dipimpin Muladi kedaluwarsa.

Selasa, 19 Jan 2016 11:51 WIB

detikNews

PDIP: Hanya Partai Kami yang Bisa Ajukan Cagub DKI 2017 Tanpa Koalisi

PDIP menegaskan hanya pihaknyalah yang bisa mengajukan cagub DKI 2017 tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Bagaimana bisa?

Senin, 18 Jan 2016 07:40 WIB

detikNews

Gunakan 'Pasal Sakti' KPU Ogan Ilir Minta MK Mentahkan Gugatan Helmy Yahya

Lagi-lagi KPU menggunakan 'pasal sakti' untuk mementahkan gugatan sengketa Pilkada di MK. Kali ini, giliran KPUD Ogan Ilir yang menggunakannya.

Rabu, 13 Jan 2016 18:36 WIB