detikNews

Makan Siang dengan Politikus Australia, Bayar Rp 550 Juta

Pengusaha China Huang Xiangmo membayar $ 55.000 (Rp 550 juta) untuk makan siang dengan Pemimpin Oposisi Australia Bill Shorten pada bulan Oktober 2015.

Selasa, 12 Des 2017 14:17 WIB

detikNews

Tok! DPR Setujui 50 RUU Jadi Prolegnas 2018

Forum paripurna DPR menyepakati 50 RUU itu masuk dalam Prolegnas Prioritas 2018. Apa saja?

Selasa, 05 Des 2017 12:05 WIB

detikNews

MK ke Pengacara Novanto: Hak Imunitas Bisa Timbulkan Diskriminasi

Hakim konstitusi Saldi Isra menegaskan pasal tersebut tidak berlaku untuk masyarakat umum.

Rabu, 29 Nov 2017 18:47 WIB

detikInet

Uber Dibobol Hacker, Ini Komentar Polisi

Uber, penyedia layanan transportasi online mengakui pernah mengalami serangan cyber.

Kamis, 23 Nov 2017 18:40 WIB

detikNews

Termasuk Penyadapan, Ini 50 RUU di Prolegnas Prioritas 2018

DPR bersama pemerintah memutuskan 50 RUU yang masuk dalam program legislasi nasional 2018. Sebanyak 44 RUU merupakan luncuran dari tahun 2017.

Selasa, 21 Nov 2017 16:24 WIB

detikNews

RUU Penyadapan Resmi Masuk Prolegnas di DPR

Rancangan Undang-undang (RUU) Penyadapan akhirnya resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 di DPR.

Selasa, 21 Nov 2017 15:50 WIB

detikNews

KPK Optimistis Menangi Praperadilan Lawan Walkot Batu Nonaktif

Sidang putusan praperadilan diagendakan dibacakan pukul 16.00 WIB sore nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Selasa, 21 Nov 2017 12:00 WIB

detikNews

Praperadilan Walkot Batu, Hakim Bacakan Putusan Besok Selasa

Tim biro hukum KPK dan tim kuasa hukum Wali Kota Batu Eddy Rumpoko menyerahkan kesimpulan dalam sidang praperadilan di PN Jaksel.

Senin, 20 Nov 2017 16:42 WIB

detikNews

Praperadilan, Penyelidik KPK Jelaskan Kronologi OTT Walkot Batu

Tim biro hukum KPK menghadirkan penyelidik KPK Robi sebagai saksi fakta dalam sidang lanjutan praperadilan yang diajukan Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko.

Jumat, 17 Nov 2017 18:34 WIB

detikNews

Saatnya KPK Berperang di Peradilan Melawan Setya Novanto

Kegaduhan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi E-KTP harus diprioritaskan untuk segera diakhiri dengan putusan akhir hakim.

Rabu, 15 Nov 2017 14:05 WIB