detikNews

KPK: 6 Hakim MK Belum Lapor Kekayaan Periodik

Menurut KPK, LHKPN periodik ini dilaporkan setahun sekali, mirip dengan periode pelaporan pajak.

Rabu, 04 Apr 2018 15:47 WIB

detikNews

KPK Dukung Usulan KPU soal Mantan Napi Korupsi Dilarang Nyaleg

KPU akan mengeluarkan aturan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi atau koruptor maju menjadi caleg. KPK mendukung usulan tersebut.

Selasa, 03 Apr 2018 19:25 WIB

detikNews

MK: Anwar Usman Terakhir Setor LHKPN 2017

Penyampaian LHKPN itu dilakukan saat Anwar masih menjabat Wakil Ketua MK.

Selasa, 03 Apr 2018 10:07 WIB

detikNews

PR Anwar Usman di Tahun Politik: Transparan dan MK Bebas Korupsi

Anwar Usman terpilih sebagai Ketua MK masa jabatan 2018-2020 yang merupakan tahun politik. Anwar pun memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk memperbaiki MK.

Selasa, 03 Apr 2018 06:31 WIB

detikNews

KPK Ingatkan Ketua MK yang 7 Tahun Tak Lapor LHKPN

KPK mengingatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru, Anwar Usman, serta wakilnya, Aswanto, melaporkan harta kekayaannya.

Senin, 02 Apr 2018 19:27 WIB

detikNews

Novanto: Dianggap Salah di Kasus e-KTP, Saya Minta Maaf

Setya Novanto merasa dianggap bersalah dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Untuk itulah, Novanto meminta maaf kepada masyarakat Indonesia.

Kamis, 29 Mar 2018 19:52 WIB

detikNews

Setya Novanto Dituntut 16 Tahun Penjara

Mantan Ketua DPR Setya Novanto dituntut hukuman penjara selama 16 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Kamis, 29 Mar 2018 16:01 WIB

detikNews

KPU Kaji Aturan Eks Koruptor Dilarang Nyaleg

KPU tengah membahas PKPU terkait pencalegan di Pemilu 2019. KPU akan mengeluarkan aturan larangan bagi eks napi kasus korupsi atau koruptor maju menjadi caleg.

Kamis, 29 Mar 2018 14:47 WIB

detikNews

Tiba di Pengadilan, Novanto Siap Hadapi Sidang Tuntutan e-KTP

Mantan Ketua DPR Setya Novanto tiba di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Novanto siap menghadapi sidang kasus korupsi e-KTP dengan agenda pembacaan tuntutan.

Kamis, 29 Mar 2018 09:25 WIB

detikNews

Hakim: Kerugian Negara di Kasus Nur Alam Rp 1,5 Triliun

Kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam mencapai Rp 1,5 triliun.

Kamis, 29 Mar 2018 02:36 WIB