detikNews

Pengadilan Tipikor Diminta Bubar Harus Disikapi Jernih

Dalam amar putusan terhadap judicial review UU KPK, MK menilai Pengadilan Tipikor harus dibatalkan. Putusan ini harus disikapi secara jernih.

Rabu, 20 Des 2006 13:29 WIB

detikNews

Pemerintah Ngotot Impor Beras, FPDIP Ancam Interpelasi

Rencana pemerintah mengimpor beras mendapat pertentangan keras dari FPDIP. Jika impor tetap dilakukan, FPDIP berencana menggalang hak interpelasi.

Rabu, 20 Des 2006 13:27 WIB

detikNews

Rakerdasus Didemo, PDIP Dinilai Istimewakan Fauzi Bowo

Belasan orang berunjuk rasa saat Rakerdasus PDIP DKI. Mereka menilai PDIP bertindak diskriminatif. PDIP dinilai mengistimewakan Fauzi Bowo.

Sabtu, 16 Des 2006 14:49 WIB

detikFinance

Anggota DPR: Impor Beras Bisa Bantu Redakan Harga

Kenaikan harga beras harus segera diredam dengan memenuhi stok di pasar. Selain itu, impor juga bisa dilakukan untuk meredakan lonjakan harga.

Kamis, 14 Des 2006 12:09 WIB

detikNews

Tjahjo Tak Setuju SBY, Usulkan Parliamentary Threshold

Wacana SBY agar pemilu legislatif dilakukan dengan sistem proporsional terbuka tanpa nomor urut mendapat tanggapan. Bagi Ketua FPDIP masalah itu diserahkan kepada internal partai.

Kamis, 14 Des 2006 10:59 WIB

detikNews

FPDIP DPR Sudah Proses Pemberhentian Dharmono

Dharmono K Lawi, terpidana korupsi yang kini ditetapkan sebagai buron, saat ini masih menjadi anggota DPR. FPDIP telah mengajukan surat pemberhentian Dharmono.

Senin, 11 Des 2006 19:01 WIB

detikNews

Fraksi PDIP DPR Minta Dharmono Serahkan Diri

Anggota FPDIP DPR Dharmono K Lawi ditetapkan sebagai buron oleh Kejagung. FPDIP DPR telah membujuk anggota Komisi VI itu untuk segera menyerahkan diri.

Senin, 11 Des 2006 18:34 WIB

detikNews

MK Gegabah Batalkan UU KKR

Keputusan MK yang membatalkan UU 27/2004 tentang KKR dianggap gegabah. Harusnya keputusan MK didasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

Senin, 11 Des 2006 10:44 WIB

detikNews

Pengesahan RUU Adminduk Alot, 3 Fraksi Minta Ditunda

Lobi-lobi antarpimpinan fraksi digelar menyusul alotnya pengesahan RUU Adminduk. FPDS, FPDIP dan FPPP meminta pengesahan ditunda.

Jumat, 08 Des 2006 16:54 WIB

detikNews

FPDIP Minta Pengesahan RUU Adminduk Ditunda

Kamis 7 Desember RUU Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) akan disahkan dalam rapat paripurna. Namun dirasa masih banyak kekurangan, FPDIP meminta Pansus memperbaiki RUU ini dan menunda pengesahannya.

Senin, 04 Des 2006 22:42 WIB