detikNews

Fraksi Rakyat Indonesia Beberkan 3 Alasan Tolak Tegas Omnibus Law

Gabungan berbagai kelompok masyarakat sipil yang bergabung dalam FRI menolak tegas omnibus law RUU Cipta Kerja. Sedikitnya ada tiga alasan. Apa saja?

Kamis, 20 Feb 2020 14:49 WIB

detikNews

Omnibus Law Dinilai Hendak Membalik ke Zaman Otoriter Orde Baru

Tohadi menjelaskan adanya kecenderungan ke arah pemerintahan otoriter itu dimulai dari rumusan norma dalam Pasal 170 Ayat (1) RUU Cipta Kerja.

Kamis, 20 Feb 2020 08:33 WIB

detikFinance

Luhut Soal Omnibus Law: Lindungi Buruh, Kondusif Buat Investor

"Pemerintah sangat berkepentingan lindungi buruhnya. Tapi pemerintah juga berkepentingan memberikan suasana kondusif buat investor"

Rabu, 19 Feb 2020 20:50 WIB

detikNews

Ahmad Sahroni Minta Legalitas Bisnis Prostitusi di Omnibus Law Diperjelas

RUU Cipta Kerja mengatur berbagai hal terkait penanaman modal di Indonesia. Bagaimana dengan bisnis prostitusi, bolehkah?

Rabu, 19 Feb 2020 16:03 WIB

detikNews

Jimly Asshiddiqie Sangkal Pihaknya Dapat Dana Terkait Omnibus Law

Anggota DPD Jimly Asshiddiqie awalnya mengaku pihaknya mendapat uang Rp 50 juta terkait konsultasi omnibus law. Namun, mantan Ketua MK itu kini membantah.

Rabu, 19 Feb 2020 14:13 WIB

detikNews

Omnibus Law Larang Bisnis Judi, Bagaimana dengan Prostitusi?

RUU Cipta Kerja membuka usaha dan investasi seluas-luasnya bagi siapa pun dari dari negara mana pun. Meski demikian, ada sejumlah usaha yang dilarang. Apa saja?

Rabu, 19 Feb 2020 14:29 WIB

detikNews

Salah Ketik di RUU Omnibus Law, Prof Ade: Unprofessional, Memalukan!

Kemenko Perekonomian menyatakan Pasal 170 telah benar. Tapi kata Mahfud Md, iu salah ketik. Kalau salah ketik, kok bisa lengkap panjang seperti itu Pak Mahfud?

Rabu, 19 Feb 2020 08:11 WIB

detikNews

Golkar Minta Salah Ketik Omnibus Law Tak Dipermasalahkan

Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta sejumlah kesalahan di draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak dipermasalahkan.

Selasa, 18 Feb 2020 21:08 WIB

detikNews

ICEL Keberatan Izin Lingkungan Dihapus di Omnibus Law

ICEL mengharapkan pemerintah mempertimbangkan ulang penghilangan izin lingkungan dari RUU Cipta Lapangan Kerja. Hal itu membahayakan lingkungan hidup.

Selasa, 18 Feb 2020 14:21 WIB

detikFinance

Ada Omnibus Law, Netflix cs Pasti Bayar Pajak?

Dalam Omnibus Law, pemerintah membuat skema untuk menarik pajak dari transaksi digital lewat platform seperti Netflix, Google, Youtube, Spotify, dan lainnya.

Selasa, 18 Feb 2020 12:15 WIB