Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah menyoroti penggunaan air tanah atau sumur bor ilegal oleh vila, homestay, hingga hotel di wilayah tersebut.
Partai Demokrat menanggapi masa jabatan ketua umum partai politik yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Demokrat menilai gugatan itu tidak nyambung.