detikNews

4 Hakim Konstitusi Tolak Revisi Pasal 2 dan 3 UU Tipikor

Namun suara I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto dan Maria Farida Indrati kalah dengan lima hakim konstitusi lainnya.

Rabu, 25 Jan 2017 18:40 WIB

detikNews

MK Putuskan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Harus Ada Kerugian Negara

"Seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang," ucap Ketua MK Arief Hidayat.

Rabu, 25 Jan 2017 17:15 WIB

detikNews

Pilkada Serentak 2017 dan Permasalahan Aktualnya

Tahun 2017 ini diselenggarakan 101 Pilkada Serentak di 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Apa saja permasalahan aktualnya?

Rabu, 25 Jan 2017 11:40 WIB

detikNews

MA Mentahkan Tuntutan Jaksa ke Manajer Coca-Cola

Dalam tuntutannya, jaksa menuntut Ilman selama 18 bulan penjara. Ternyata UU yang menjeratnya telah kedaluwarsa dan dibatalkan MK.

Senin, 23 Jan 2017 16:21 WIB

detikNews

Ini Cerita SMA/SMK di Kota Blitar Usai Dikelola Pemprov Jatim

Kepala sekolah SMA dan SMK di Kota Blitar dilanda kebingungan pasca pengelolaan diambil alih sepenuhnya Pemprov Jatim. Mereka harus memutar otak mencari dana.

Jumat, 20 Jan 2017 12:35 WIB

detikNews

Pria Ini Minta MK Hapus SKCK untuk Syarat Calon Peserta Pilkada

Karena pada kenyataannya, SKCK hanya menjadi formalitas belaka sebagai syarat pencalonan kepala daerah.

Rabu, 18 Jan 2017 09:21 WIB

detikNews

Soal Putusan MK tentang Seponering, Kejaksaan: Nggak Ada Masalah

MK mewajibkan Jaksa Agung memperhatikan dua pertimbangan badan kenegaraan terkait apabila akan mengeluarkan seponering.

Jumat, 13 Jan 2017 16:56 WIB

detikNews

Putusan Fenomenal, MK Tambah Satu Lagi Objek Praperadilan

SPDP dianggap sebagai implementasi prinsip check and balance antara penyidik dengan penuntut umum.

Kamis, 12 Jan 2017 16:18 WIB

detikNews

MK: Seponering Tidak Melanggar UUD 1945

Seponering adalah kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Rabu, 11 Jan 2017 17:15 WIB

detikNews

MK: Seponering Kejagung Harus Perhatikan Pertimbangan 2 Badan Terkait

MK memutuskan kewenangan seponering Kejaksaan Agung (Kejagung) harus dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Rabu, 11 Jan 2017 16:54 WIB