Prabowo Subianto membuka jalur diplomasi untuk menyelesaikan kasus Natuna Utara. Prof Hikmahanto Juwana menyesalkan hal itu. Apa alasannya?

"Dalam konteks yang dipermasalahkan di Natuna Utara adalah hak berdaulat berupa ZEE dan sama sekali bukan kedaulatan," kata Hikmahanto.