KPK telah melakukan pelimpahan berkas dan barang bukti terkait politisi Golkar, Fayakhun Andriadi. Tersangka dugaan suap proyek Bakamla bakal segera disidang
Dalam rapat dengar pendapat KPK dengan Komisi III DPR, sempat muncul pertanyaan apakah Kalapas Sukamiskin Wahid Husen penyelenggara negara. Apa kata KPK?
Jawa Tengah berada di peringkat keenam perihal laporan transaksi keuangan mencurigakan. Dari 13.661 laporan di Jateng, mayoritas terjadi di tiga kota ini.
Pilkada 2018 telah usai, namun evaluasi atas pendanaan dalam proses kampanye menjadi salah satu sorotan mengingat tingginya potensi korupsi yang terjadi.
Pertanyaan soal kapasitas Kalapas Sukamiskin ini dirasa penting. Jika Wahid Husen bukan penyelenggara negara, Arsul khawatir KPK bisa kalah di praperadilan.