Anggaran sebesar Rp 5,9 triliun itu untuk program padat karya tunai dalam rangka menanggulangi masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Ini sering kali kita dengar terus-menerus, bahkan dalam sehari kadang-kadang ada perubahan ya, perubahan regulasi yang membingungkan kami di daerah," kata Ade.
Anggota DPR F-Gerindra Andre Rosiade meminta pemerintah tegas soal aturan larangan mudik. Ia secara khusus menyoroti soal larangan terbang kecuali untuk VVIP.
"Salah satu poin utama adalah Jakarta adalah epicenter, dan kita berharap apa yang sekarang terjadi di Jakarta tidak menyebar ke seluruh Indonesia," ucap Anies.
Supaya keluarga di desa tercinta tak tertular Corona dari Ibu Kota, warga diminta untuk tak mudik dulu di masa darurat Corona. Pemerintah menyiapkan kebijakan.
Kemenhub menyampaikan rekomendasi larangan mudik bagi selama wabah Corona. Pihak istana menyampaikan keputusan kebijakan tersebut akan diputuskan minggu depan.