detikNews

Pramono Anung: Agar Kuat, Bisa Diusulkan UU Kementerian Negara & Wamen

Menurut keputusan MK, jabatan wamen konstitusional. Hanya saja wamen yang sekarang ada inkonstitusional. Agar memiliki payung hukum kuat, bisa diusulkan UU untuk kementerian negara dan wamen.

Selasa, 05 Jun 2012 15:27 WIB

detikNews

MK: 20 Wamen Berhenti, Selanjutnya Terserah Presiden

MK menjelaskan putusan yang baru saja diucapkan siang ini. Menurut MK, jabatan wamen konstitusional tetapi yang telah diangkat sekarang ini inkonstitusional.

Selasa, 05 Jun 2012 12:48 WIB

detikNews

Jimly: Meski Tidak Diatur UU, Posisi Wamen Tak Haram

"Jabatan Wamen itu tidak diatur dalam konstitusi, tidak otomatis yang tidak disebut itu diharamkan. Sama seperti wakil gubernur, Itu kan diadakan oleh kita," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashidiqie.

Selasa, 05 Jun 2012 12:38 WIB

detikNews

Ini Dia Putusan MK tentang Wakil Menteri

Polemik wakil menteri (wamen) diakhiri oleh MK. MK menyatakan penjelasan pasal 10 UU 39/2008 tentang Kementerian Negara tidakber kekuatan hukum mengikat.

Selasa, 05 Jun 2012 12:17 WIB

detikNews

Priyo: Jika Wamen Inkonstitusional, Presiden Harus Pecat Semua Wamen

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga menanti keputusan MK soal Wamen. Kalau MK mengabulkan pemohon, maka artinya wamen harus dicopot.

Selasa, 05 Jun 2012 12:09 WIB

detikNews

Ketua MK: Jangan Provokasi, Kami Tidak Bisa Ditekan Penguasa/LSM!

Ketua MK Mahfud MD menegur para pemohon."Jadi jangan buat provokasi yang tidak-tidak, jangan coba-coba tekan. Kita ini tidak bisa ditekan oleh penguasa, apalagi LSM," kata Mahfud.

Selasa, 05 Jun 2012 11:45 WIB

detikNews

Jelang Putusan Wamen di MK, Pemohon: Jika Kalah Saya Gugat Lagi

Sidang putusan MK terkait posisi wakil menteri (wamen) di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) mulai dibacakan. Para pemohon tampak telah memenuhi ruang persidangan.

Selasa, 05 Jun 2012 11:26 WIB

detikNews

PD: Aturan Pengangkatan Wamen Jelas

Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa menyebut posisi wakil menteri (wamen) sangat dibutuhkan. Alasannya, Wamen membantu menteri mempercepat pelaksanaan program di kementerian.

Selasa, 05 Jun 2012 10:16 WIB

detikNews

MK Tetap Pidanakan Warga yang Halang-halangi Operasi Pertambangan

Anda warga sekitar pertambangan dan ingin menolak operasi tambang tersebut? Hati-hati, sebab bisa saja Anda dipidana karena aksi penolakan tersebut.

Senin, 04 Jun 2012 21:40 WIB

detikNews

MK Batalkan Izin Usaha Pertambangan Minimal 5 Ribu Hektar

Persyaratan izin eksplorasi tambang minimal seluas 5 ribu hektar dinilai merugikan warga dan pengusaha kecil. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus pasal tersebut.

Senin, 04 Jun 2012 16:40 WIB