detikFinance

Sistem Mau Diubah, Uang Pensiun PNS Jadi Lebih Besar atau Kecil?

Skema jaminan pensiun dan hari tua bagi pegawai negeri sipil (PNS) rencananya mau dirombak.

Rabu, 06 Jan 2021 05:49 WIB

detikNews

Disuntik Vaksin COVID-19, Jokowi: Nggak Terasa Sama Sekali

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat suntik vaksin COVID-19 secara perdana. Setelah disuntik, Jokowi mengaku tidak sama sekali merasakan sakit.

Rabu, 13 Jan 2021 10:28 WIB

detikNews

Setneg: Reydonnyzar Sah Berhenti Jadi Sekjen DPD Usai Dilantik di Jabatan Baru

Kemensetneg menjelaskan seorang pejabat pimpinan tinggi madya berhenti dari jabatan struktural setelah dilantik di jabatan baru. Ini terkait kisruh Sekjen DPD.

Rabu, 23 Sep 2020 18:24 WIB

detikFinance

Pantau! Aturan THR Dicicil atau Nggak Terbit Senin

Kebijakan pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi perusahaan swasta kepada karyawan belum dirilis.

Sabtu, 10 Apr 2021 07:00 WIB

detikFinance

Alasan Tjahjo Tolak Usulan Honorer Auto PNS: Nggak Adil!

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menegaskan tenaga honorer tak bisa diangkat langsung jadi PNS.

Kamis, 08 Apr 2021 20:23 WIB

detikNews

PBNU soal Pilkada: Politik Bisa Ditunda tapi Keselamatan Nyawa Tidak

"Politik bisa ditunda tapi keselamatan nyawa tidak bisa ditunda," kata Said Aqil.

Rabu, 23 Sep 2020 10:57 WIB

detikFinance

Sistem Pensiun PNS Bakal Diubah, Jadi Untung atau Buntung?

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan saat ini pemerintah sedang mengkaji reformasi program jaminan pensiun dan hari tua bagi PNS.

Selasa, 05 Jan 2021 13:07 WIB

detikNews

Penampakan Tumpukan Uang Rp 54 Miliar Kasus Korupsi IM2 Indar Atmanto

Kejari Jaksel memamerkan uang pengganti kasus ini sebesar Rp 54,2 miliar.

Rabu, 13 Apr 2022 13:51 WIB

detikFinance

Airlangga Sebut UU Ciptaker Beri Jaminan 3 Manfaat bagi Korban PHK

UU Cipta Kerja berarti memberikan program baru sesuai undang-undang untuk melindungi pekerja yang menjadi korban PHK.

Jumat, 10 Des 2021 11:50 WIB

detikNews

Peradi: Sanksi Kerja Sosial Tak Bisa Diatur Pergub, Harus Perda

Peradi menilai pergub tak bisa mengatur sanksi kerja sosial karena hanya boleh diterapkan lewat peraturan daerah (perda) yang dibuat dengan persetujuan DPRD.

Senin, 21 Sep 2020 13:10 WIB