detikNews

Hak Angket KPK, Kontes Ahli, dan Ketaksepahaman Konstitusi

Kontes ahli hukum di DPR untuk mencari makna hak angket terhadap KPK harusnya tidak dilanjutkan.

Rabu, 12 Jul 2017 16:20 WIB

detikNews

Yusril: Pemerintah Seolah Mudah Bubarkan Ormas Lewat Perppu

Kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra menilai Presiden Joko Widodo tidak punya cukup alasan untuk mengeluarkan Perppu 2/2017 tentang Ormas. Kenapa?

Rabu, 12 Jul 2017 16:00 WIB

detikNews

Pemerintah Dahulukan Musyawarah di RUU Pemilu

JK mengatakan pemerintah saat ini masih bertahan pada posisi 20 persen Presidential Treshold (PT).

Rabu, 12 Jul 2017 14:42 WIB

detikNews

Protes Perppu Ormas, HTI Berencana Gugat ke MK

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai pemerintah berlaku sewenang-wenang dengan penerbitan Perppu 2/2017 tentang Ormas. Akan digugat ke MK.

Rabu, 12 Jul 2017 14:27 WIB

detikNews

Ahli: Jemur Siswa Sambil Hormat Bendera Sudah Tak Zaman

"Pada zaman dahulu, perlakuan kekerasan dengan dalih mendisiplinkan anak dapat dianggap sebagian tak terpisahkan dari pendidikan," kata Fasli.

Selasa, 11 Jul 2017 18:50 WIB

detikNews

Kriminalisasi Guru, Ahli: Apa Kata Dunia?

Masih banyak orang tua yang melahirkan anak, namun tidak siap menjadi orang tua sebagai pendidik.

Selasa, 11 Jul 2017 17:37 WIB

detikNews

Jika Voting, PPP Pilih Syarat Usung Capres 20 Persen

PPP, yang merupakan partai pendukung pemerintah, akan bersikap sama dengan pemerintah saat voting RUU Pemilu yaitu presidential threshold 20 persen.

Selasa, 11 Jul 2017 13:19 WIB

detikNews

Hanura: Jika Pemilu Balik ke UU Lama, Kinerja Pansus Sia-sia

Menurut Hanura, jika kembali ke UU lama, kinerja Pansus dan pemerintah akan sia-sia selama ini.

Selasa, 11 Jul 2017 11:32 WIB

detikNews

Beda dengan Yusril, Hibnu: Angket KPK Masih Perdebatan

Yusril menyebut hak angket bisa dilakukan untuk KPK karena lembaga antirasuah itu dianggap sebagai eksekutif. Namun pakar pidana Hibnu Nugroho tak sepakat.

Selasa, 11 Jul 2017 11:27 WIB

detikNews

Pimpinan DPR: Kalau Pemilu Kembali ke UU Lama, Jadi Debatable Lagi

Menurut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, bila Pemilu menggunakan UU lama maka hal tersebut akan kembali menjadi perdebatan.

Selasa, 11 Jul 2017 11:05 WIB