Bamsoet menambahkan, putusan MK memang bersifat final, mengikat serta tidak bisa diganggu gugat. Namun pelaksanaannya tetap membutuhkan instrumen hukum.
Pemerintah dan DPR sepakat merevisi Undang-Undang BUMN. Di dalamnya ada aturan status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur hingga larangan rangkap jabatan.
DPD Demokrat Riau menggelar Rakerda. Kegiatan tersebut dibuka langsung Sekjen DPP Demokrat Herman Khaeron dan dipimpin Ketua DPD Demokrat Riau Agung Nugroho.
Kusta bisa diobati, lebih awal ditemukan kemungkinan sembuh lebih tinggi. Sayangnya, banyak kasus baru melapor ke faskes saat sudah mengalami kecacatan.