detikNews

MK: Karyawan Bisa Daftar Jamsostek Sendiri, Tak Harus Lewat Perusahaan

Perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya untuk ikut Jamsostek. Tetapi menjadi masalah jika perusahaan tersebut enggan mendaftarkan asuransi pekerjanya sehingga karyawan bisa kehilangan haknya.

Rabu, 08 Agu 2012 18:59 WIB

detikNews

Pramono: Tanpa Dibawa ke MK, KPK Bisa Ambil Alih Kasus Simulator SIM

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai Polri-KPK tak perlu bersengketa ke MK. KPK sebenarnya berhak mengambil alih penanganan kasus di Kepolisian tanpa dibawa ke MK.

Rabu, 08 Agu 2012 11:39 WIB

detikNews

Kucuran Dana APBN Rp 6,2 T Untungkan PT Lapindo Brantas

Negara mengucurkan dana senilai Rp 6,2 triliun untuk menanggulangi lumpur Sidoarjo. pakar hukum Aidul Fitriciada Azhari menilai hal ini menguntungkan pihak Lapindo Brantas.

Selasa, 07 Agu 2012 20:24 WIB

detikNews

Fokus Selidiki Simulator SIM, Polri Belum Mau Ajukan Gugatan ke MK

Penyidik Polri masih fokus mengusut kasus pengadaan driving simulation untuk pengajuan SIM. Polri belum berencana mengajukan gugatan sengketa kewenangan ke MK.

Selasa, 07 Agu 2012 17:22 WIB

detikNews

Pramono: Tugas KPK Ambil Alih Kasus Simulator SIM

Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, menilai KPK yang paling berhak mengambil alih kasus pengadaan driving simulation untuk pengajuan SIM. UU KPK memang mengatur demikian.

Selasa, 07 Agu 2012 14:02 WIB

detikNews

Anggota Komisi III Dorong Sengketa KPK dan Polri Soal Simulator SIM ke MK

Polri bersikeras ingin menangani kasus simulator SIM yang sebenarnya menurut UU menjadi kewenangan KPK. Karena Polri bersikeras mengaku memiliki dasar kuat. Kemana kasus ini berujung?

Selasa, 07 Agu 2012 11:05 WIB

detikNews

Habib Cs Minta MK Tetapkan KPK sebagai Penyidik Simulator SIM

3 Warga negara memohon MK supaya menegaskan dan menetapkan KPK-lah pihak yang berwenang menyidik dugaan korupsi simulator SIM sesuai UU KPK.

Senin, 06 Agu 2012 12:03 WIB

detikFinance

Agus Marto: Negara Lain Saja Bisa Investasi Sampai ke Luar Negeri

Mahkamah Konstitusi (MK) menggagalkan usaha pemerintah pusat membeli 7% saham divestasi Newmont Nusa Tenggara (NNT). Ini menimbulkan kekecewaan dari pemerintah.

Selasa, 31 Jul 2012 14:17 WIB

detikFinance

Pemerintah Pusat Gagal Beli Saham Newmont, Pemda NTB Cari Mitra Pengganti Bakrie

Pemda NTB siap menggelar tender terbatas untuk menjaring mitra pengganti Group Bakrie, untuk membeli 7% saham Newmont yang gagal dibeli pemerintah pusat.

Selasa, 31 Jul 2012 13:52 WIB

detikFinance

Gagal Beli Saham Newmont, Menkeu: Kita Hormati Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) mengagalkan usaha pemerintah untuk membeli 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara yang dilakukan tanpa izin DPR.

Selasa, 31 Jul 2012 13:36 WIB