detikFinance

Ini 6 Permintaan Buruh ke Prabowo Jelang May Day

Tanggal 1 Mei 2025 mendatang para buruh akan merayakan hari buruh internasional.

Selasa, 29 Apr 2025 11:47 WIB

detikNews

PD Setuju Omnibus Law Politik: Jadi Tak Dibahas Sendiri-sendiri

Muncul opsi membahas paket UU (omnibus law) usai Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold (PT) 20%. Demokrat mendukung langkah tersebut.

Selasa, 14 Jan 2025 07:58 WIB

detikNews

PKS Setuju Wacana Omnibus Usai PT 20% Dihapus: Pintu Reformasi Politik

PKS setuju rencana penggabungan undang-undang (UU) yang berkaitan seperti UU Pemilu dan UU Pilkada usai presidential threshold 20% dihapus MK.

Selasa, 14 Jan 2025 08:30 WIB

detikNews

Golkar Dukung Susun Omnibus Usai PT 20% Dihapus: Harmonisasi Pengaturan

Opsi membahas putusan MK yang menghapus presidential threshold (PT) 20% menggunakan sistem omnibus law mencuat. Golkar setuju.

Selasa, 14 Jan 2025 08:56 WIB

detikNews

Bamsoet Nilai Perlu Pendekatan Omnibus Law Bentuk Badan Penerimaan Negara

Untuk mewujudkan BPN sebagai lembaga terpusat yang mengelola seluruh penerimaan negara tidaklah mudah, karena memerlukan revisi setidaknya 11 undang-undang.

Minggu, 16 Mar 2025 10:53 WIB

detikNews

Pansus DPR Kaji Lex Specialis untuk Atasi Ketimpangan Daerah Kepulauan

Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan, Mercy Chriesty Barends, bahas skema lex specialis untuk atasi ketimpangan layanan di wilayah kepulauan.

Kamis, 10 Sep 2026 17:49 WIB

detikNews

Waka Komisi II Ungkap 3 Agenda Besar soal Pembahasan Pemilu di DPR

Aria Bima menyebut pihaknya terbuka penyusunan undang-undang politik dengan metode omnibus law atau sapu jagat antara satu dengan yang lainnya.

Senin, 06 Jan 2025 19:30 WIB

detikNews

PT 20% Dihapus, Pimpinan DPR Buka Peluang Pembahasan Pakai Omnibus

Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar, Adies Kadir, menanggapi peluang pembahasan UU kepemiluan dengan sistem omnibus law atau disatukan dengan UU yang berkaitan.

Senin, 13 Jan 2025 13:39 WIB

detikNews

Novita Wijayanti Heran PDIP Usulkan PPN 12% tapi Lempar Kesalahan ke Prabowo

Novita mengatakan PDIP-lah yang mengusulkan PPN 12%. Namun, menurut Novita, dia justru melihat sikap PDIP kini malah melempar kesalahan kepada Presiden Prabowo.

Minggu, 22 Des 2024 13:01 WIB

detikNews

Pemuda Muhammadiyah Heran PDIP Kritik PPN 12%: Sekarang Kok Cuci Tangan

Sikap PDIP yang berubah menjadi mengkritik pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% menjadi sorotan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Muhammadiyah,

Senin, 23 Des 2024 20:14 WIB