Wacana revisi sejumlah UU bidang politik dengan metode omnibus law mencuat. Ketua DPP PAN, Saleh P Daulay, menilai usulan itu perlu dikaji secara mendalam.
Dia berharap saat wacana tersebut benar bergulir dan tercipta aturan baru, sistem kepemiluan di Indonesia bisa efesien dan tidak perlu membutuhkan biaya besar.
"Saya harus melapor kepada Bapak Presiden, kemudian saya biasanya nanti akan melakukan rapat di tingkat antarkementerian/lembaga yang terkait," kata Tito.