Syamsul Jahidin dan Ratih Mutiara menggugat UU TNI ke MK, meminta pembatasan prajurit menduduki jabatan sipil. Pasal tersebut dinilai menimbulkan ketidakadilan.
Hakim MK Arsul Sani memamerkan ijazahnya setelah dituduh palsu. Ia menegaskan ijazahnya asli dan tidak akan melapor balik pelapor yang telah menudingnya.
Mencuat isu dugaan ijazah palsu hakim MK Arsul Sani. Isu tersebut diungkap Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi (AMPK) yang mengadukan ke Bareskrim Polri.