detikNews
Tanggapan Kemenko Perekonomian soal 'PP Bisa Ubah UU' Lewat Omnibus Law
Kemenko Perekonomian menilai pernyataan Ray Rangkuti yang menyebut omnibus law berpeluang membuat presiden otoriter kurang tepat.
Senin, 17 Feb 2020 13:36 WIB