Kategori Berita
Daerah
Layanan
detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...

Filter

Urut berdasarkan
Tipe artikel
Jika Ingin Dihargai, Pemerintah Mesti Lindungi WNI

detikNews

Jika Ingin Dihargai, Pemerintah Mesti Lindungi WNI

Pemerintah Indonesia tidak boleh menerima begitu saja hukuman yang diberikan oleh Pemerintah negara manapun terhadap WNI. Pemerintah Indonesia tidak boleh menerima begitu saja hukuman yang diberikan oleh Pemerintah negara manapun terhadap Warga Negara Indonesia, apalagi berupa hukuman pancung.
Senin, 20 Jun 2011 09:39 WIB
Kepada Menwa Komisi I DPR Janjikan Panggil Pangdam Siliwangi

detikNews

Kepada Menwa Komisi I DPR Janjikan Panggil Pangdam Siliwangi

Kisruh sengketa tanah dan bangunan yang kini merupakan Markas Resimen Mahawarman (Menwa) Jabar terus berkepanjangan. Kepada Menwa yang menemui mereka, Komisi I DPR RI janji akan panggil Pangdam Siliwangi.
Kamis, 16 Jun 2011 18:36 WIB
Menwa Klaim Didukung Komisi I DPR Pertahankan Markas

detikNews

Menwa Klaim Didukung Komisi I DPR Pertahankan Markas

Pengurus Resimen Mahawarman Jabar kian percaya diri mempertahankan markasnya setelah mendapat dukungan dewan. Komisi I DPR RI memerintahkan Menwa Jabar tak keluar dari bangunan tersebut
Kamis, 16 Jun 2011 15:22 WIB
Lika-liku Jual Beli Kursi Haram

Lika-liku Jual Beli Kursi Haram

Ada banyak calo yang mendatangi para caleg menawarkan jual beli suara untuk mendapatkan kursi haram di DPR. Calo ini punya akses ke sejumlah anggota KPU.
Senin, 13 Jun 2011 09:42 WIB
Menkominfo Imbau Vendor Asing Gunakan Software Lokal

detikInet

Menkominfo Imbau Vendor Asing Gunakan Software Lokal

Untuk mendukung pertumbuhan industri piranti lunak dalam negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong vendor asing dan perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia agar menggunakan software buatan lokal.
Rabu, 08 Jun 2011 17:42 WIB
Presiden PKS Tak Permasalahkan Pemecatan Misbakhun dari DPR

detikNews

Presiden PKS Tak Permasalahkan Pemecatan Misbakhun dari DPR

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq tidak mempermasalahkan keputusan Badan Kehormatan (BK) yang memecat Muhammad Misbakhun dari DPR RI. Menurutnya partai mengikuti prosedur di BK soal pemecatan anggota PKS itu.
Selasa, 31 Mei 2011 14:14 WIB