detikNews

Ahok: Jaksa Mengajarkan Orang Melanggar UU Pemilu dan Pilkada

Ahok mengatakan, jaksa seolah mengajarkan orang melanggar UU Pemilu dan UU Pilkada.

Rabu, 21 Des 2016 17:16 WIB

detikInet

Kritik Uang Rupiah 'Kafir', Dwi Estiningsih Dilaporkan ke Polisi

Dwi Estiningsih dilaporkan ke polisi karena mempersoalkan 5 pahlawan nasional--yang disebutnya sebagai kafir--gambarnya masuk di mata uang Rupiah baru.

Rabu, 21 Des 2016 16:57 WIB

detikNews

Dwi Estiningsih Dipolisikan karena 'Pahlawan Kafir', PKS: Itu Pendapat Pribadi

Dwi Estiningsih yang dipolisikan disebut sebagai kader PKS. PKS menegaskan bahwa cuitan Dwi di media sosial adalah tanggung jawab pribadinya.

Rabu, 21 Des 2016 16:49 WIB

detikNews

Kritik 'Pahlawan Kafir' di Rupiah Baru, Dwi Estiningsih Dilaporkan ke Polisi

Dwi Estiningsih dilaporkan ke polisi karena mempersoalkan 5 pahlawan nasional--yang disebutnya sebagai kafir--gambarnya masuk di mata uang rupiah baru.

Rabu, 21 Des 2016 15:33 WIB

detikNews

Kebut Revisi UU MD3, Baleg DPR Rapat di Masa Reses

2 perubahan UU yang akan dibahas terkait penambahan kursi ketua DPR-MPR yang diusulkan oleh PDIP dan juga permintaan PKS terkait pimpinan MKD.

Rabu, 21 Des 2016 13:13 WIB

detikNews

Penghadang Kampanye Djarot Divonis Hukuman Percobaan 4 Bulan

Vonis hakim ke penghadang kampanye Djarot lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Naman dengan hukuman 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan.

Rabu, 21 Des 2016 12:01 WIB

detikNews

Menhan Soal Hak Pilih TNI: Belum Waktunya, Masih Jauh Sekali

Ryamizard mengatakan bahwa saat ini tentara belum siap untuk mendapat hak pilih dalam Pemilu. Akan rawan keributan jika TNI diberi hak pilih.

Senin, 19 Des 2016 15:16 WIB

detikNews

Ketua DKPP: MK yang Membubarkan Partai, Bawaslu yang Mengusulkan

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan Bawaslu yang mengajukan usulan pembubaran partai, tetapi lembaga yang dapat membubarkan partai adalah MK.

Sabtu, 17 Des 2016 02:10 WIB

detikNews

Diusulkan Bisa Diskualifikasi Capres yang Terlibat Money Politics, Ini Respons MA

Pansus RUU Pemilu mendapati usulan perluasan kewenangan untuk MA agar bisa mendiskualifikasi capres dan cawapres yang terlibat politik uang. Ini tanggapan MA.

Jumat, 16 Des 2016 22:14 WIB

detikNews

MA Diusulkan Bisa Diskualifikasi Capres yang Terlibat Money Politics

MA akan diberi kewenangan bisa mendiskualifikasi Capres dan Cawapres yang terbukti secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) melakukan politik uang.

Jumat, 16 Des 2016 10:34 WIB