detikFinance

Sri Mulyani Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5,17% Tahun Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2017 akan mencapai 5,17%.

Selasa, 31 Okt 2017 13:43 WIB

detikNews

Kasus e-KTP, Eks Ketua Komisi II DPR Kembali Diperiksa KPK

Penyidik KPK kembali memanggil mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap terkait kasus e-KTP.

Selasa, 31 Okt 2017 10:35 WIB

detikNews

Ini Pasal-pasal yang Ingin Direvisi Demokrat di UU Ormas

Apa saja pasal-pasal yang ingin direvisi Partai Demokrat (PD) dalam UU Ormas?

Senin, 30 Okt 2017 17:45 WIB

detikNews

Sidang e-KTP, Saksi Ditanya Hakim soal Bagi-bagi Uang di Komisi II

Eks anggota Komisi II DPR Chairuman, Mustokoweni, dan Burhanuddin disebut meminta uang kepada Kemendagri terkait e-KTP. Benarkah?

Jumat, 27 Okt 2017 13:06 WIB

detikNews

Golkar Buka Opsi Revisi UU Ormas

Partai Golkar membuka opsi untuk merevisi isi UU Ormas yang disahkan oleh paripurna DPR pada hari Selasa (24/10).

Rabu, 25 Okt 2017 15:24 WIB

detikNews

Tolak Perppu Ormas Jadi UU, PAN: Masih Bisa Diuji di MK

Fraksi PAN menilai Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas yang resmi diundangkan berpotensi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Rabu, 25 Okt 2017 10:11 WIB

detikNews

Perjalanan 106 Hari Disahkannya Perppu Ormas

Perppu Ormas akhirnya disahkan oleh DPR menggantikan UU sebelumnya. Perjalanan Perppu Ormas hingga sah menjadi UU dipenuhi tarik ulur.

Rabu, 25 Okt 2017 08:50 WIB

detikFinance

Malam-malam, Sri Mulyani Cs Bereskan RAPBN 2018 dengan DPR

Banggar DPR, pemerintah dan BI kembali melanjutkan pembahasan RAPBN 2018 sebelum masuk ke sidang paripurna esok hari.

Selasa, 24 Okt 2017 21:25 WIB

detikNews

DPR Terima Perppu 2/2017, Mendagri: Banyak Ormas Tak Sesuai Pancasila

DPR baru saja mengesahkan Perppu No 2/2017 menjadi UU Ormas yang baru. Mendagri Tjahjo Kumolo atas nama pemerintah memberi apresiasi.

Selasa, 24 Okt 2017 18:53 WIB

detikNews

Mendagri: Pemerintah Terbuka terkait Revisi UU Ormas

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah terbuka untuk merevisi Undang-undang Ormas.

Selasa, 24 Okt 2017 18:02 WIB