HNW berharap pemerintah segera melakukan langkah konkrit untuk menginisiasi revisi UU ITE ini dimasukan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.
Ia menyebut Kemenperin sebagai stakeholder pemberi rekomendasi impor garam untuk keperluan industri, perlu berkoordinasi dengan KKP dalam menentukan kebijakan.