detikNews

Edan! Akil Raup Ratusan Miliar dari Proyek Sengketa Pilkada di MK

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) final dan mengikat. Karenanya ketika hakim MK ketok palu, keputusan mutlak tak bisa diganggu gugat. Rupanya kekuasaan itu yang dimanfaatkan Akil Mochtar dalam sidang sengketa Pilkada di MK. 

Rabu, 19 Feb 2014 20:46 WIB

detikNews

Waketum PPP Dimyati Natakusumah Daftar Jadi Calon Hakim MK

Beberapa politisi bakal meramaikan bursa calon ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan dipilih oleh komisi III DPR. Salah satu yang sudah mendaftar adalah Waketum PPP Dimyati Natakusumah.

Rabu, 19 Feb 2014 15:51 WIB

detikNews

Alamak! Bang Ruhut ke DPR Pakai Pin Pramono Edhie

Mungkin tak ada politisi yang paling serius dan seberani Ruhut 'Poltak' Sitompul kalau soal dukung mendukung. Kali ini Ruhut sedang gencar pasang badan untuk memenangkan peserta konvensi capres PD Pramono Edhie Wibowo.

Rabu, 19 Feb 2014 15:00 WIB

detikNews

Komisi III Bentuk Timsel untuk Pilih 2 Calon Hakim Konstitusi

Komisi III DPR saat ini tengah menyiapkan pengganti 2 hakim konstitusi pengganti Harjono dan Akil Mochtar. Namun proses pemilihan kali ini melalui mekanisme baru yaitu tim seleksi (timsel).

Rabu, 19 Feb 2014 13:06 WIB

detikNews

Pemilihan Segera Digelar, Politikus Siap Duduki Kursi Hakim Konstitusi

DPR akan segera menggelar rangkaian fit and proper test terhadap 2 calon hakim konstitusi untuk menggantikan Akil Mochtar dan Harjono. Dalam proses kali ini, beberapa politikus juga dikabarkan siap bersaing.

Rabu, 19 Feb 2014 11:55 WIB

detikNews

Ingin Jadi Hakim Konstitusi, Benny K Harman Telepon Ruhut

Benny K Harman berhasrat menjadi hakim konstiusi. Selain Benny, sejumlah anggota DPR yang dikabarkan bakal mencalonkan diri menjadi hakim MK adalah Dimyati Natakusumah, Ahmad Yani dan Taslim Chaniago.

Rabu, 19 Feb 2014 11:47 WIB

detikNews

Wamen Denny Jamin Revisi UU KUHAP Tak Akan Lemahkan KPK

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menjelaskan panjang lebar soal polemik revisi UU KUHAP. Denny memastikan tidak ada satu pasal pun yang nantinya dibuat untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selasa, 18 Feb 2014 14:10 WIB

detikNews

Refly Harun: Bahaya Bila Politikus Boleh Jadi Hakim Konstitusi

MK membatalkan UU No 4/2014 yang salah satu poinnya adalah calon hakim konstitusi dilarang aktif di partai politik minimal 7 tahun. Pakar hukum Refly Harun memandang hal ini berbahaya bagi demokrasi.

Minggu, 16 Feb 2014 17:05 WIB

detikNews

Pemerintah Pasrah UU Penyelamatan MK Dihapus Hakim Konstitusi

Pemerintah pasrah setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus UU Penyelamatan MK. UU ini dibentuk usai Akil Mochtar tertangkap yang dimulai dengan pembuatan Perpu oleh pemerintah.

Jumat, 14 Feb 2014 16:36 WIB

detikNews

Masyarakat Tak akan Nilai Baik Putusan UU Penyelamatan MK

Mahakamah Konstitusi (MK) menghapus UU Penyelamatan MK pada Kamis (13/2) kemarin. Hal ini menuai kontroversi karena diprediksi dapat menimbulkan delegitimasi dari masyarakat.

Jumat, 14 Feb 2014 14:32 WIB