detikFinance

PLN Langgar UU APBN Jika Tak Ubah Tarif Listrik Pelanggan Kaya

PLN bakal melanggar UU APBN jika tidak mengubah struktur tarif listrik pelanggan 6.600VA. Penerapan tarif untuk pelanggan-pelanggan kaya itu memang sudah sesuai dengan UU APBN.

Senin, 15 Feb 2010 18:09 WIB

detikFinance

Garuda dan KS Seleksi Penjamin Emisi IPO Triwulan II

Garuda Indonesia dan Krakatau Steel berencana menggelar tender penjamin emisi alias underwriter di sekitar bulan April 2010. Keduanya sedang menunggu hasil audit laporan kinerja keuangan 2009.

Jumat, 12 Feb 2010 17:00 WIB

detikFinance

BUMN Tak Ditarik Dividen Interim di 2010

Kementerian BUMN tidak berencana menarik dividen interim dari perusahaan pelat merah di tahun ini. Target dividen sebanyak Rp 24 triliun di 2010 dirasa sudah cukup.

Jumat, 12 Feb 2010 15:03 WIB

detikFinance

Urus Aset Rp 2.500 Triliun, Kementerian BUMN Cuma 'Dikasih' Rp 114 Miliar

Kementerian BUMN di tahun ini hanya mendapat jatah anggaran Rp 114 miliar. Padahal tugasnya mengawasi dan memberi kebijakan kepada 141 perusahaan pelat merah yang memiliki aset lebih dari Rp 2.500 triliun.

Kamis, 11 Feb 2010 16:22 WIB

detikFinance

4 BUMN Dapat Untung Besar Tempatkan Dana di Century

Kementerian BUMN mengaku penempatan dana 4 perusahaan plat merah di Bank Century tidak merugikan, justru keuntungan yang didapat lebih tinggi dari penempatan dana di lembaga keuangan lainnya.

Kamis, 11 Feb 2010 15:05 WIB

detikFinance

Pemerintah Minta Bank BUMN Pilih Haircut Ketimbang Rights Issue

Kementerian BUMN meminta perbankan plat merah memprioritaskan penghapusan (haircut) utang macet untuk memperkuat modal di tahun 2010 ketimbang melakukan rights issue.

Jumat, 05 Feb 2010 17:19 WIB

detikFinance

Pemerintah Masih Ngutang Rp 1,4 Triliun ke PT KA

Pemerintah mempunyai utang ke PT Kereta Api Indonesia (PT KA) sebesar Rp 1,4 triliun. Utang tersebut merupakan dana public service obligation (PSO) dan Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) yang belum lunas.

Jumat, 05 Feb 2010 15:45 WIB

detikFinance

BUMN Diminta Tak Buru-buru Gugat Ditjen Pajak

Kementerian BUMN meminta sejumlah BUMN yang disebut masuk dalam daftar penunggak pajak untuk tidak buru-buru mengajukan gugatan. BUMN diminta untuk menyelesaikan dulu sesuai mekanisme wajib pajak.

Jumat, 05 Feb 2010 14:43 WIB

detikFinance

Kementerian BUMN Pertanyakan Istilah Single Presence Policy

Kementerian BUMN pertanyakan istilah single presence atau kepemilikan tunggal dalam aturan BI mengenai single presence policy (SPP). Meski pemerintah pemegang saham mayoritas, namun tak bisa dibilang pemilik tunggal.

Kamis, 04 Feb 2010 18:33 WIB

detikFinance

Hanya 4 BUMN yang 'Resmi' Menunggak Pajak Rp 464 M

Kementerian BUMN hanya mengakui tunggakan pajak 4 BUMN senilai Rp 464,4 miliar. Keempat BUMN yang memiliki tunggakan pajak itu adalah PTPN XIV, PT Merpati Nusantara, PT Jakarta Lloyd dan LKBN Antara.

Kamis, 04 Feb 2010 18:02 WIB