detikNews

Sareh Wiyono Disebut oleh PNS Tajir Rohadi, Ini Respons Gerindra

Eks panitera PN Jakut, Rohadi menyebut nama anggota Komisi II DPR Sareh Wiyono usai diperiksa KPK. Gerindra belum mengetahui soal keterlibatan kadernya itu.

Rabu, 14 Jun 2017 11:36 WIB

detikNews

PNS Tajir Rohadi Sebut Nama Sareh Wiyono

Namun Rohadi tidak memberi penjelasan soal keterlibatan Sareh Wiyono yang dia sebut.

Rabu, 14 Jun 2017 00:09 WIB

detikFinance

Di DPR, Gubernur BI Terangkan Efek dari Investment Grade

Peningkatan rating utang Indonesia menjadi investment grade oleh S&P memberikan dampak yang cukup baik terhadap sektor keuangan.

Selasa, 13 Jun 2017 17:43 WIB

detikSport

Menpora: Gaji Atlet yang Telat akan Ditransfer Besok

Menpora Imam Nahrawi menyampaikan kabar baik buat atlet yang gajinya masih tertunda. Bayaran mereka dipastikan akan ditransfer pada Selasa (13/6/2017) besok.

Senin, 12 Jun 2017 21:23 WIB

detikNews

Terdakwa e-KTP Sebut Chairuman dan Miryam Minta Uang Reses Rp 12 M

Irman menyebut mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap dan Miryam S Haryani sempat meminta uang reses untuk anggota komisi.

Senin, 12 Jun 2017 19:53 WIB

detikNews

KPU Minta Tambahan Anggaran Rp 944 M untuk 2018

Anggaran tambahan itu untuk memenuhi kebutuhan akan kegiatan rutin KPU.

Senin, 12 Jun 2017 19:41 WIB

detikNews

Eks Dirjen Dukcapil Ungkap Jatah Uang e-KTP untuk Komisi II DPR

Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman mengaku awalnya ingin e-KTP berjalan normal tanpa ada bagi-bagi 'jatah' untuk sejumlah pihak.

Senin, 12 Jun 2017 16:25 WIB

detikNews

Terdakwa: Komisi II Ingin e-KTP Pakai APBN Agar Kerahasiaan Terjaga

Kala itu, Komisi II menyarankan e-KTP didanai dengan APBN agar terjamin kerahasiaannya.

Senin, 12 Jun 2017 15:24 WIB

detikNews

Terdakwa e-KTP Ungkap Ajakan Andi Narogong Bertemu Setya Novanto

Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman mengungkap pernah diajak bertemu Setya Novanto oleh Andi Narogong.

Senin, 12 Jun 2017 14:43 WIB

detikNews

Seskab Minta Ada Anggaran Khusus untuk UKP Pancasila

Seskab Pramono Anung meminta ada anggaran khusus untuk UKP Pancasila yang baru dibentuk Presiden Joko Widodo. Ini disampaikan dalam rapat dengan DPR.

Senin, 12 Jun 2017 13:02 WIB