detikNews

Ubah Struktur Kabinet, Jokowi Cuma Harus Minta Pertimbangan ke DPR

Jika Jokowi mengubah struktur kabinet, maka sesuai UU Jokowi harus meminta pertimbangan DPR. DPR memiliki waktu 7 hari kerja untuk memberikan pertimbangan.

Rabu, 22 Okt 2014 10:53 WIB

detikNews

Jika Rekam Jejaknya Bersih, Menteri Akan Mudah Tolak Ajakan Main Anggaran

KPK dan PPATK telah memberikan hasil penesuluran untuk 43 nama calon menteri yang diberikan Tim Transisi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada beberapa nama bermasalah.

Selasa, 21 Okt 2014 16:14 WIB

detikNews

Ini 4 Kriteria yang Perlu Dimiliki Sosok Menteri Jokowi

Presiden Jokowi diminta tidak gegabah dalam menentukan orang-orang yang akan menjadi menteri dalam kabinetnya. Pengamat politik dan pakar tata negara Refly Harun pun memberi 4 kriteria penting.

Selasa, 21 Okt 2014 13:47 WIB

detikNews

Didukung, Langkah Jokowi Minta Ketum Parpol yang Jadi Menteri Harus Nonaktif

Pengamat politik dan pakar tata negara Refly Harun mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan memilih menteri yang merangkap pejabat teras atau ketum parpol.

Selasa, 21 Okt 2014 12:53 WIB

detikNews

Jokowi Harus Ikuti Rekomendasi KPK dan PPATK, Jika Tidak Akan Jadi Beban

Mantan Ketua MPR Sidarto Danusubroto menyatakan Presiden Jokowi harus mengikuti rekomendasi KPK dan PPATK dalam memilih menteri di kabinetnya. Jika tidak, akan ada beban besar bagi Jokowi nantinya.

Selasa, 21 Okt 2014 12:12 WIB

detikNews

Perubahan Arsitektur Kabinet Jokowi dan Usulan Seleksi Menteri detikcom

Jokowi-JK mengumumumkan format terbaru dari arsitektur kabinetnya. Bila sebelumnya Jokowi akan membentuk 34 kementerian dengan 3 Menteri Koordinator, kini ia mengubahnya menjadi 33 kementerian dengan 4 Menko, hampir sama dengan usulan Seleksi Menteri detikcom.

Jumat, 10 Okt 2014 17:55 WIB

detikNews

Hashim Ingin Hambat Jokowi, Refly Harun: Tak Mudah Jatuhkan Presiden

Pernyataan keras Hashim Djojohadiskusumo akan menghambat Jokowi mendapat reaksi negatif dari banyak kalangan. Pakar hukum dan tata negara Refly Harun menilai pernyataan Hashim tersebut mengindikasikan Koalisi Merah Putih ingin menjatuhkan presiden terpilih Joko Widodo.

Kamis, 09 Okt 2014 08:16 WIB

detikNews

Masih Tertutup, MA Dikhawatirkan Jadi Sarang Mafia Pilkada

Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menunjuk MA sebagai lembaga yang berwenang mengadili sengketa pemilukada. Kehadiran MA sebagai pengadil pemilukada masih diragukan karena lembaga tersebut masih sangat tertutup.

Selasa, 07 Okt 2014 10:37 WIB

detikNews

Minta Pimpinan DPRD Dipilih Lewat Voting, Anggota Gugat UU MD3 ke MK

Sekumpulan anggota DPRD mengajukan gugatan UU MD3. Mereka meminta pimpinan DPRD dipilih berdasarkan voting, bukan berdasarkan partai pemenang pemilu di provinsinya.

Senin, 06 Okt 2014 17:22 WIB

detikFinance

Pembahasan RUU JPSK Disetop, Pemerintah Ambil Langkah Ini

DPR menghentikan pembahasan RUU JPSK. Penyebabnya adalah belum dicabutnya Perpu No 4/2008 tentang JPSK.

Senin, 06 Okt 2014 13:51 WIB