Kategori Berita
Daerah
Layanan
detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...

Filter

Urut berdasarkan
Tipe artikel
Jika Ambang Batas Parlemen 4%, 30 Juta Suara Terbuang

detikNews

Jika Ambang Batas Parlemen 4%, 30 Juta Suara Terbuang

Besaran ambang batas parlemen masih belum disepakati. Partai-partai besar menginginkan PT dipatok minimal 4 persen. Jika angka ini disepakati, ditengarai akan ada 30 juta suara saat pemilu yang terbuang.
Rabu, 09 Nov 2011 10:01 WIB
Hilangkan Konvensi Pencapresan, Golkar Alami Kemunduran

detikNews

Hilangkan Konvensi Pencapresan, Golkar Alami Kemunduran

Menjelang Pilpres 2004 lalu, Golkar dengan gagah berani menggelar konvensi. Namun tradisi ini kemudian luntur saat Pilpres 2009. Pun demikian menjelang Pilpres 2014. Golkar dinilai alami kemunduran.
Kamis, 27 Okt 2011 16:47 WIB
Ical Jadi Capres Tanpa Konvensi Golkar karena Ingin Aman

detikNews

Ical Jadi Capres Tanpa Konvensi Golkar karena Ingin Aman

Berbekal survei internal, Ical akan dimajukan sebagai calon presiden di Pilpres 2014 mendatang. Karena tanpa melalui konvensi sebagaimana pernah digelar Golkar sebelumnya, Ical dinilai ingin mencari aman.
Kamis, 27 Okt 2011 16:22 WIB
PDIP Tolak Calon Perseorangan di Pemilukada

detikNews

PDIP Tolak Calon Perseorangan di Pemilukada

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menolak keikutsertaan calon perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah. Penolakan ini akan diperjuangankan lewat pembahasan RUU Pemilukada yang akan dilakukan DPR.
Rabu, 23 Mar 2011 15:06 WIB
Membatasi Keliaran Petahana

detikNews

Membatasi Keliaran Petahana

Ulah petahana (incumbent) dalam pemilu kada, memang keterlaluan: mengunakan posisi untuk menakuti bawahan agar mendukungnya, memainkan dana negara membeli suara. Tapi melarang petahana melepaskan jabatan saat berkompetsi dalam pemilihan juga tidak konstitusional.
Jumat, 14 Jan 2011 11:56 WIB
UU Partai Atur Verifikasi Peserta Pemilu

UU Partai Atur Verifikasi Peserta Pemilu

Mendirikan partai politik mestinya bebas dilakukan oleh setiap warga negara kapan saja, di mana saja. Tetapi UU Partai Politik yang baru membatasinya, seakan semua partai politik harus menjadi peserta pemilu.
Senin, 20 Des 2010 14:56 WIB