detikNews

Komisi III DPR Minta Mabes Polri Periksa Kapolres dan Eks Kapolres Lumajang

Komisi III DPR telah kembali dari kunker ke Lumajang Jawa Timur guna mencari keterangan soal kasus Salim Kancil dan permasalahan yang mengitarinya.

Senin, 05 Okt 2015 13:39 WIB

detikNews

DPR 'Sikut' MPR dan DPD

DPR banyak jadi sorotan dari soal 7 megaproyek lebih dari Rp 2 triliun. Namun terkait anggaran MPR dan DPD, DPR cukup jeli.

Senin, 21 Sep 2015 16:51 WIB

detikNews

DPR Juga Tolak Penambahan Anggaran DPD Rp 1,6 T

DPD RI juga mengajukan penambahan anggaran, bahkan jumlahnya terbilang fantastis, Rp 1,6 triliun. Buat apa?

Senin, 21 Sep 2015 15:59 WIB

detikNews

DPR Tolak Tambahan Anggaran MPR Rp 666 M

Komisi III DPR menolak tambahan anggaran yang diajukan oleh MPR RI. MPR mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 666 miliar.

Senin, 21 Sep 2015 15:53 WIB

detikNews

Rapat dengan Komisi III, Kapolri Minta Tambahan Anggaran Rp 20 T

Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Kapolri terkait anggaran 2016. Polri mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 20,099 triliun.

Kamis, 17 Sep 2015 11:23 WIB

detikNews

Minta Masukan Soal RUU KUHP, Komisi III DPR Undang Komnas HAM

Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Komnas HAM terkait pembahasan RUU KUHP.

Senin, 14 Sep 2015 12:44 WIB

detikNews

Komisi III Bahas RUU KUHP dengan Jaksa Agung

Komisi III meminta masukan Jaksa Agung soal revisi KUHP.

Senin, 07 Sep 2015 11:23 WIB

detikNews

Komisi III DPR Belajar Hukum Adat ke Inggris, Profesor Hukum: Salah Jalan!

Inggris tidak memiliki KUHP sehingga studi banding DPR ke negeri Ratu Elizabeth itu dinilai salah alamat.

Selasa, 01 Sep 2015 16:02 WIB

detikNews

Komisi III Minta Masukan 'Doktor Santet' Soal RUU KUHP

Komisi III memanggil sejumlah ahli hukum untuk memberi masukan terkait RUU KUHP, salah satunya adalah si 'doktor santet'.

Selasa, 01 Sep 2015 13:56 WIB

detikNews

Komisi III: 8 Nama Capim KPK Beri Harapan Baru Pemberantasan Korupsi

Komisi III DPR menaruh harapan besar delapan calon pimpinan KPK yang kini di tangan Presiden bisa membuat KPK kembali powerful.

Selasa, 01 Sep 2015 11:44 WIB