detikNews Cegah Politik Dinasti, Publik Harus Kritis ke Calon Kepala Daerah Agar politik dinasti tidak menjamur, masyarakat harus lebih kritis ke calon kepala daerah. Kamis, 09 Jul 2015 09:35 WIB
detikNews Tak Lagi Mencoblos, Begini Sistem Pemilihan di Pemilu e-Voting Pemerintah sedang menyempurnakan sistem pemilu berbasis komputer yang disebut e-Voting. Sistem ini meminimalisir penggunaan kertas. Rabu, 08 Jul 2015 13:44 WIB
detikNews Sekolah Partai PDIP Diharapkan Jadi Jembatan Aspirasi Publik ke Partai Sekolah politik PDIP diharapkan bisa menjadi jembatan penghubung aspirasi publik dengan kepentingan partai. Senin, 29 Jun 2015 11:46 WIB
detikNews Sekolahkan Calon Kepala Daerah Bukti Keseriusan PDIP Memenangkan Pilkada Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyelenggarakan Sekolah Partai bagi para calon kepala daerah yang akan maju di pilkada serentak Senin, 29 Jun 2015 08:35 WIB
detikNews Buka Sekolah Partai Calon Kepala Daerah Bentuk Langkah Maju PDIP Langkah itu dianggap sebagai langkah strategis memelopori penguatan demokrasi. Minggu, 28 Jun 2015 23:25 WIB
detikNews Megawati: Bila Saya 'Ngamuk' Menangkan PDIP, Jangan Merengek Ya! Megawati Soekarnoputri menyatakan partainya akan menang Pilkada bila dirinya 'mengamuk' dalam artian maksimal menggenjot mesin partai. Minggu, 28 Jun 2015 15:08 WIB
detikNews Ahok Disarankan Tetap Gandeng Parpol untuk Maju di Pilgub 2017 Tanpa parpol, Ahok dikhawatirkan akan kesulitan mengendalikan Jakarta karena rongrongan politik di dewan. Jumat, 26 Jun 2015 21:53 WIB
detikNews Didukung Jadi KaBIN oleh Relawan Jokowi, Sutiyoso: I Love You All Puluhan relawan Jokowi-JK saat Pilpres menyatakan dukungannya kepada Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN malam ini. Sutiyoso pun mengapresiasi dukungan tersebut. Kamis, 25 Jun 2015 21:22 WIB
detikNews Soal Dana Aspirasi, Aria Bima Salahkan Pemilu Sistem Proporsional Terbuka Politisi PDI Perjuangan Aria Bima menyebut munculnya dana aspirasi akibat pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Kok bisa? Kamis, 25 Jun 2015 13:43 WIB
detikNews TePI Desak KPU Cabut Surat Edaran yang Langgengkan Politik Dinasti Desakan agar Komisi Pemilihan Umum mencabut Surat Edaran nomor 302/VI/KPU/2015 yang disebut membuka 'kran' politik dinasti kian menguat. Rabu, 24 Jun 2015 17:05 WIB