detikNews

MPPI: Kami Upayakan UU Penyiaran Mengacu ke Australia

Ada pasal di UU Penyiaran yang menyatakan KPI bersama pemerintah menyusun 9 PP. MK menyatakan keikutsertaan KPI inkonstitusional.

Rabu, 07 Jun 2017 21:44 WIB

detikNews

Advokat Biasa Dilarang Bela Kasus Pajak, Warga Gugat ke MK

Aturan di atas dinilai melanggar UUD 1945, terutama Pasal 28D ayat 1.

Rabu, 07 Jun 2017 13:18 WIB

detikNews

MK Kaget Patrialis Akbar Sarankan Pengaruhi Para Hakim Konstitusi

Dalam dakwaan Basuki Hariman, hakim konstitisi Patrialis Akbar disebut mengatur strategi mempengaruhi para hakim konstitusi. Di luar dugaan!

Selasa, 06 Jun 2017 15:14 WIB

detikNews

Bila Pengusaha Menang di Gugatan UU 32/2009, Ahli: Negara Lumpuh

Gugatan itu diajukan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Selasa, 06 Jun 2017 14:35 WIB

detikNews

Dosen Ini Lawan Asosiasi Pengusaha Hutan yang Gugat UU 32/2009

Judicial review itu diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Selasa, 06 Jun 2017 13:31 WIB

detikNews

Larangan Nikahi Teman Sekantor Digugat, Ini Kata Sandiaga

Wagub terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap ada aturan yang fleksibel terkait hal tersebut.

Senin, 05 Jun 2017 15:40 WIB

detikNews

Permainan Golf dalam Pusaran Suap Patrialis Akbar

Basuki Hariman dan Ng Fenny merupakan pengusaha yang didakwa memberikan suap ke mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar.

Senin, 05 Jun 2017 14:02 WIB

detikNews

Jaksa Sebut Patrialis Sempat Sarankan agar Hakim MK Dipengaruhi

Jaksa KPK menyebut Patrialis Akbar sempat menyarankan Basuki Hariman dan Ng Fenny untuk mempengaruhi hakim MK lainnya terkait uji materi.

Senin, 05 Jun 2017 13:36 WIB

detikNews

Benarkan Golf Bareng Patrialis, Hamdan Zoelva: Saya Bayar Sendiri

Hamdan menegaskan bila seluruh biaya golf ia bayar sendiri, beda dengan Patrialis yang disebut KPK menggunakan uang dari korupsi.

Senin, 05 Jun 2017 13:16 WIB

detikNews

Jhoni Kecewa DPR Tak Datang di Sidang Larangan Nikahi Teman Sekantor

Jhoni menganggap selain bertentangan dengan konstitusi, larangan yang tertuang dalam UU Ketenagarakerjaan itu juga melanggar HAM.

Senin, 05 Jun 2017 12:52 WIB