GMNI menyampaikan pandangannya soal revisi UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua. GMNI menyatakan pemerintah harus mendengar keinginan rakyat Papua dalam revisi itu.
Gugus Tugas mewanti-wanti agar Pilkada diselenggarakan dengan protokol kesehatan. Apa konsekuensinya bila tahapan tak dilakukan dengan protokol kesehatan?
Keterlambatan pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 cukup disayangkan. Dikhawatirkan akan membawa efek domino yang menyebabkan kinerja legislasi kurang maksimal.
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti tak heran Sjamsul Nursalim bebas dari jeratan kasus BLBI. Hal ini sudah diprediksi imbas revisi UU KPK pada 2019 lalu.