detikNews
Membaca Pesan Hakim Agung Gayus Lumbuun di Balik Vonis Mati 15 Orang
"Jangan mudah membunuh," ujar hakim agung Prof Dr Gayus Lumbuun.
Rabu, 13 Jan 2016 08:46 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Dihukum Mati karena Menghabisi Nyawa Ibu-Anak, Kontreng Juga Rampok Motor
Perbuatan Kontreng sangat sadis, sehingga hukuman seumur hidup belum memberikan rasa keadilan.
Selasa, 12 Jan 2016 17:39 WIB
detikNews
Hakim Agung Gayus Lumbuun Jatuhkan Vonis Mati ke-15
Kontreng membunuh Risma dan anaknya yang berusia 3 tahun, Shelly dengan sadis dan biadab.
Selasa, 12 Jan 2016 16:22 WIB
detikNews
Ahok Ganti Kabiro Hukum Supaya Pemprov DKI Menang Terus di Pengadilan
Ahok berharap di bawah kepemimpinan Yayan, Biro Hukum Pemprov DKI bisa menang terus di pengadilan.
Senin, 11 Jan 2016 11:40 WIB
detikNews
Begini Gaya Ketua MK Memimpin Sidang Puluhan Sengketa Pilkada
Masalah pilkada tak hanya menjadi masalah MK sendiri, bisa jadi pidana atau PTUN. Namun banyak pemohon tidak memperhatikan rambu-rambu itu.
Senin, 11 Jan 2016 10:24 WIB
detikNews
Tim Abu Bakar Baasyir Siapkan Bukti Baru Hadapi Sidang PK di PN Cilacap
Sidang PK akan digelar di Pengadilan Negeri Cilacap pada Senin (12/1/2016) pekan depan.
Sabtu, 09 Jan 2016 16:06 WIB
detikNews
Gugat 10 Perusahaan Pembakar Hutan, Menteri Siti Jangan One Man Show
Kekalahan ini diminta tidak terulang. Siti diminta menyiapkan strategi lebih baik dengan menggandeng seluruh elemen masyarakat.
Jumat, 08 Jan 2016 17:54 WIB
detikNews
Eks Bupati Digoel: Korupsi 37 M, Dibui, Bebas, Dicoret di Pilkada, Gugat ke MK
Karena masih berstatus bebas bersyarat, KPU lalu mencoret namanya. Yusak tak terima dan menggugat ke PTUN dan MK.
Jumat, 08 Jan 2016 16:56 WIB
detikNews
Masih Ada 10 Gugatan, KLHK Diminta Teliti dan Jangan Sampai Lolos Lagi
KLHK diminta lebih teliti karena masih ada 10 gugatan terhadap 10 perusahaan di kasus serupa.
Jumat, 08 Jan 2016 14:32 WIB
detikNews
Romi: Penerbitan SK Kepengurusan Muktamar Jakarta Tak Bisa Terpenuhi
Ketum PPP hasil Muktamar Surabaya Romi memastikan Kementerian Hukum dan HAM tak akan menerbitkan SK untuk kubu Djan Faridz.
Jumat, 08 Jan 2016 13:18 WIB