detikNews

Kasus BJB Dilaporkan ke KPK, Ini Kata Aher

Kasus dugaan kredit fiktif di BJB sudah masuk ke KPK. Kasus itu kini tengah diteliti bagian pengaduan masyarakat KPK. Selaku Gubernur Jabar dan pemegang saham di BJB apa kata Ahmad Heryawan atau Aher? 

Selasa, 26 Feb 2013 15:51 WIB

detikNews

SBY: Tak Boleh Disakralkan, Pancasila Harus Jadi Living Ideology

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan, tapi harus menjadi living ideology.

Selasa, 26 Feb 2013 13:11 WIB

detikNews

Ini Saran KPU untuk Demokrat Soal Kekosongan Kursi Ketum

Kursi ketum Partai Demokrat masih kosong pasca berhentinya Anas Urbaningrum. Hal itu juga berdampak pada penentuan daftar nama caleg. Sebab penentuan caleg harus ditandatangi oleh ketum dan sekjen. Apa tanggapan KPU?

Selasa, 26 Feb 2013 10:13 WIB

detikNews

SBY Resmikan Gedung Milik MK di Cisarua

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini meresmikan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi milik Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Selasa, 26 Feb 2013 10:04 WIB

detikFinance

Agus Marto dan Darmin Nasution Hanya Tukar Tempat?

Pengamat Ekonomi Faisal Basri menilai, Presiden SBY hanya menukar tempat Agus Marto dengan Darmin Nasution. Agus Marto dijadikan Gubernur BI, sementara Darmin Nasution menjadi Menteri Keuangan. Apa alasannya?

Sabtu, 23 Feb 2013 16:26 WIB

detikFinance

Jokowi Dipuji Terapkan Ekonomi Pancasila, 'Memanusiakan Manusia'

Kiprah Gubernur DKI Jakarta Jokowi dipuji, khususnya dalam penerapan sistem ekonomi. Jokowi diapresiasi karena menjalankan prinsip ekonomi Pancasila, yaitu 'memanusiakan manusia'.

Sabtu, 23 Feb 2013 11:03 WIB

detikFinance

Alumni Universitas Brawijaya Kumpul Bahas Ekonomi Pancasila di Gedung MK

Ikatan Alumni Universitas Brawijaya, Malang hari ini melakukan pertemuan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan seminar soal ekonomi Pancasila.

Sabtu, 23 Feb 2013 10:13 WIB

detikHot

Slank Batalkan Judicial Review UU Kepolisian

Band Slank mengurungkan niatnya untuk mengajukan uji materi (Judicial Review) Pasal 15 Ayat 2(a) Undang-undang Kepolisian yang mengatur izin keramaian. Awalnya, Slank ingin melakukan uji materi atas UU tersebut karena merasa sering dicekal untuk tampil.

Jumat, 22 Feb 2013 16:30 WIB

detikNews

Suhu Politik Indonesia Panas, Slank Batalkan Uji Materi UU Kepolisian

Beberapa konser kelompok Slank batal digelar karena polisi tidak mengeluarkan izin keramaian dan berencana menggugat ke MK. Tetapi rencana itu batal. Mengapa?

Jumat, 22 Feb 2013 16:02 WIB

detikNews

Slank Batalkan Judicial Review UU Kepolisian

Kelompok musik Slank berencana mencabut uji materi UU Kepolisian yang mengatur izin keramaian. Uji materi tersebut dilakukan setelah Slank merasa kelompoknya dicekal dalam beberapa pertunjukan.

Jumat, 22 Feb 2013 15:38 WIB