detikNews

Alasan MK Memutuskan Kasus Lapindo di UU APBNP Konstitusional Bersyarat

MK menilai pemberian ganti rugi korban lumpur Lapindo menjadi dua bagian menyebabkan ketidakadilan. Bagian pertama adalah korban yang berada di luar PAT yang menjadi tanggung jawab negara, dan bagian di dalam PAT yang menjadi tanggung jawab Lapindo.

Kamis, 27 Mar 2014 04:06 WIB

detikNews

Ganti Rugi Lumpur Lapindo, MK: Apakah Negara Telah Berlaku Tidak Adil?

MK menghapus Pasal 9 UU APBN TA 2013 yang mengatur soal ganti rugi lumpur Lapindo yang ditanggung negara hanya untuk warga di luar area terdampak. Apakah negara telah berlaku tidak adil?

Kamis, 27 Mar 2014 02:35 WIB

detikNews

Hakim MK Harjono Pensiun, Hamdan Zoelva: Kita Sangat Kehilangan

Hakim MK Harjono, resmi menanggalkan jubah kehakimannya. Kepergian Harjono, dirasakan Ketua MK Hamdan Zoelva sebagai bentuk kehilangan dalam institusi pengawal konstitusi di Indonesia ini.

Selasa, 25 Mar 2014 21:22 WIB

detikNews

Cabut BAP, Orang Dekat Akil Terancam Jadi Tersangka di KPK

Orang dekat Akil Mochtar, Muhtar Ependy mencabut keterangannya yang tertuang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait penerimaan duit dari sejumlah calon kepala daerah.Dia terancam jadi tersangka.

Selasa, 25 Mar 2014 14:34 WIB

detikNews

Atut Ingin Senangkan Ical Lewat Kemenangan Amir Hamzah

Calon Bupati Lebak, Banten, Amir Hamzah menyebut peran Ratu Atut Chosiyah membantu dirinya meloloskan gugatan di MK demi pemungutan suara ulang. Dengan kemenangan pasangan yang diusung Golkar, Atut ingin memberi kesan positif bagi Aburizal Bakrie.

Senin, 24 Mar 2014 17:44 WIB

detikNews

Lembaga Survei Khawatir Pembatasan Waktu Quick Count Dimanfaatkan Oknum

Pengggugat menilai UU Pemilu yang mengatur pembatasan pengumuman quick count dimanfaatkan oknum tidak bertanggungjawab. Turut menggugat yaitu Indikator Politik Indonesia, Pedoman Research, dan SMRC.

Senin, 24 Mar 2014 17:39 WIB

detikNews

DPR Kriminalisasi Penyelenggara Quick Count, Hakim Konstitusi: Nggak Benar!

Gugatan UU Pemilu yang mengatur penghitungan cepat dengan ada sanksi pidana digelar di MK. Dalam sidang perdana ini, hakim MK Ahmad Fadlil Sumadi menyindir pembuat UU.

Senin, 24 Mar 2014 16:23 WIB

detikNews

Terancam Dikriminalisasi, Lembaga Survei Gugat Aturan Quick Count ke MK

Sejumlah lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia merasa keberadaan aturan terkait quick count karena sarat kriminalisasi. Oleh karena itu, mereka menggugat ke MK.

Senin, 24 Mar 2014 15:50 WIB

detikNews

Ditelepon Susi Soal Duit Akil, Amir Hamzah: Saya Punya Firasat Jelek

Calon Bupati Lebak, Banten, Amir Hamzah mengaku sudah punya firasat buruk saat mengurus penanganan sengketa Pilkada Lebak di MK. Firasat ini muncul kala Amir ditelepon Susi Tur Andayani soal permintaan Akil Mochtar untuk menyediakan duit Rp 3 miliar.

Senin, 24 Mar 2014 15:02 WIB

detikNews

Hakim MK Maria Sebut Putusan Pilkada Bisa Bocor Sebelum Dibacakan

Hakim MK Maria Farida Indrati mengakui adanya peluang yang bisa dimanfaatkan oknum tertentu terkait putusan penanganan sengketa Pilkada. Kongkalikong ini bisa terjadi pada waktu jeda antara hasil rapat permusyawaratan hakim (RPH) dengan hari pembacaan putusan.

Senin, 24 Mar 2014 14:07 WIB