detikNews

Notaris Bali-NTT Desak Sisminbakum Segera Diaktifkan

Notaris daerah kelimpungan karena belum bisa mengakses layanan online Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Notaris Bali mendesak agar layanan tersebut segera diaktifkan paling lambat pekan depan.

Kamis, 08 Jan 2009 19:20 WIB

detikNews

PT SRD Somasi Menkum

Meski telah disita, program Sisminbakum di Depkum dan HAM hingga kini masih terus dijalankan. Pihak PT SRD berkeberatan, mereka pun melayangkan somasi kepada menteri Hukum dan HAM.

Kamis, 08 Jan 2009 13:35 WIB

detikNews

Jampidsus: Sisminbakum Kasus Terbesar Saat Ini

Kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) diperkirakan Rp 400 miliar. Hal ini membuat kasus tersebut merupakan kasus terbesar yang ditangani Kejagung saat ini.

Rabu, 24 Des 2008 12:58 WIB

detikNews

2 Kabupaten Baru Disahkan, Warga Riau & Papua Loncat Kegirangan

Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) mengesahkan dua kabupaten baru di Indonesia. Keduanya yakni Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Meranti di Provinsi Riau.

Jumat, 19 Des 2008 15:56 WIB

detikNews

UU Badan Hukum Pendidikan Disahkan DPR

10 Fraksi di DPR sepakat mengesahkan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Absennya Mendiknas Bambang Sudibyo saat paripurna disentil anggota Dewan.

Rabu, 17 Des 2008 14:30 WIB

detikNews

RUU MA Menunggu Ketok Palu di Paripurna DPR

Pandangan fraksi-fraksi dalam rapat pleno di Komisi III DPR sebagian besar menerima pengesahan RUU MA pada paripurna 18 Desember mendatang. Tercatat hanya PDIP saja yang menolak.

Selasa, 16 Des 2008 20:41 WIB

detikNews

Menkum HAM: Usulan Pemberhentian Gubernur Sulbar Keliru

Menkum HAM Andi Mattalatta menilai tindakan DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) yang mengusulkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh dan Amri Sanusi sebagai tindakan keliru.

Senin, 15 Des 2008 23:15 WIB

detikNews

Menkum HAM: Putusan MK Tak Bisa Diganggu Gugat

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada Jawa Timur  dinilai sejumlah kalangan telah menabrak sejumlah undang-undang. Menkum HAM Andi Matalatta menilai apapun putusan MK tidaklah bisa diganggu gugat.

Senin, 15 Des 2008 13:12 WIB

detikNews

RUU MA Dijadwalkan Disahkan di Paripurna 18 Desember

Badan Musyawarah (Bamus) DPR menjadwalkan pengesahan RUU MA  pada rapat paripurna pada 18 Desember 2008. Namun dengan catatan Komisi III telah menyelesaikan semua prosedur yang harus dilalui.

Kamis, 11 Des 2008 18:24 WIB

detikNews

RUU MA Disahkan 18 Desember

Badan Musyawarah (Bamus) DPR menjadwalkan pengesahan RUU MA  pada rapat paripurna tanggal 18 desember 2008. Namun dengan catatan Komisi III telah menyelesaikan semua prosedur yang harus dilalui.

Kamis, 11 Des 2008 17:11 WIB